Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korelasi Dwi-kewarganegaraan dengan Kejahatan Transnasional Menuai Polemik

Kompas.com - 25/08/2016, 17:14 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan banyak menuai polemik di masyarakat.

Isu dwi-kewarganegaraan menjadi salah satu hal yang muncul dalam pembahasan revisi UU tersebut.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2004-2007, Hamid Awaludin menyebutkan, saat ini ada kalangan masyarakat yang menolak adanya revisi regulasi ini dengan alasan keamanan trans-nasional.

"Ini isu-isu transnational crime sangat mengemuka ya sehingga pasti akan ada penolakan," ujar Hamid usai acara Dialog Peringatan Dasawarsa Dwi-Kewarganegaraan Terbatas ke-10 di gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Menurut Hamid, pembahasan mengenai revisi UU Kewarganegaraan dapat memunculkan sensitivitas nasional, terutama akibat maraknya kejahatan trans-nasional.

"Jadi menurut saya membicarakan ini harus hati-hati," ujar Hamid.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Freddy Haris, menyebutkan, alasan keamanan trans-nasional tak punya korelasi dengan adanya revisi UU Kewarganegaraan, khususnya terkait dwi-kewarganegaraan.

Freddy menilai, tanpa wacana dwi-kewarganegaraan dan rencana revisi UU Kewarganegaraan, masalah keamanan trans-nasional dalam negara dengan kewarganegaraan tunggal pun tetap akan mengemuka.

"Persoalan transnasional dengan single nationality juga persoalan. Jadi sekali lagi keamanan itu enggak bicara soal kewarganegaraan," ujar Freddy.

Selain itu, Freddy juga menjelaskan bahwa masalah keamanan seharusnya berfungsi untuk mengawasi orang-orang yang memiliki niat dan melakukan perbuatan jahat.

"Keamanan itu bagaimana kita mengawasi orang-orang yang punya niat dan melakukan perbuatan jahat, bukan masalah orang punya dwi-kewarganegaraan," ucap Freddy.

Kompas TV Pemerintah Memproses Status Kewarganegaraan Arcandra
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com