Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: PDI-P Tak Suka Kita Masuk karena Tak Bisa Menekan Presiden Lagi

Kompas.com - 15/08/2016, 07:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menegaskan bahwa keputusan Golkar beralih haluan dari partai oposisi menjadi pendukung pemerintah lantaran murni untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia menilai kekuatan Golkar di parlemen dibutuhkan karena selama hampir dua tahun belakangan pemerintahan berjalan, Jokowi tak mendapat dukungan penuh dari parpol pendukungnya.

"Langkah dukungan Partai Golkar untuk bergabung di pemerintah serta mendukung Jokowi di pilpres karena melihat kinerja pemerintah selama hampir dua tahun ini tidak bisa berjalan efektif dikarenakan selalu dirongrong oleh salah satu partai pendukung mayoritas," kata Maman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/8/2016).

Hal tersebut disampaikan Maman menanggapi pernyataan Politisi PDI-P Maruarar Sirait yang mencurigai dukungan Golkar ke Jokowi.

Maruarar menengarai, langkah Golkar mendukung Jokowi sebagai upaya untuk menjadikan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai Cawapres Jokowi di 2019 nanti.

(baca: Politisi PDI-P Curiga, Golkar Ingin Duetkan Jokowi dan Novanto pada 2019)

"Pikiran yang dilemparkan oleh Maruarar Sirait adalah sebuah pikiran kekanak-kanakan dan sempit serta tak berdasar. Dari pada dia sibuk dengan menjelek-jelekan Partai lain lebih baik dia Intropeksi diri agar bisa menjadi kader yang merdeka terlepas dari kooptasi kultur feodal yang tak pernah bisa lepas dari Ibu Suri," ucap Maman.

Berbeda dengan PDI-P, lanjut Maman, Partai Golkar adalah partai yang dibangun di atas nilai-nilai demokratis, di mana aspirasi akar rumput selalu menjadi pertimbangan utama.

Di sisi lain, semua keputusan diambil melalui mekanisme aturan partai yang dihadiri seluruh fungsionaris Partai dari seluruh indonesia.

Salah satu alasan dibalik keputusan Golkar mendukung Jokowi hingga di Pemilu Presiden 2019 nanti, lanjut Maman, adalah untuk memberikan kepastian politik kepada Jokowi untuk menjalakan pemerintahan dua periode agar bisa betul-betul menyiapkan program jangka pendek dan panjangnya.

Semua yang dilakukan Golkar semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengincar kursi tertentu.

"Golkar mendukung Presiden agar bisa menjalankan roda pemerintahann dengan tenang, obyektif dan fokus kepada agenda pro rakyat, bukan kepada partai-partai yang selalu merongrong wibawa serta menempatkan Presiden sebagai petugas partai semata. Presiden harus betul-berul ditempatkan sebagai simbol negara pengendali utama pemerintahan," kata Maman.

(Baca: PDI-P dan Jokowi Sempat Bahas Pergantian Kepala BIN)

"Saya juga jadi mencurigai bisa jadi PDI-P tidak suka dengan masuknya Golkar karena ke depan tidak bisa menekan presiden lagi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com