Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Sebut Ada Aliran Dana Mencurigakan dalam Jaringan Freddy Budiman

Kompas.com - 11/08/2016, 18:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan, pihaknya menemukan aliran dana mencurigakan pada jaringan sesama bandar terkait Freddy Budiman.

Agus menyebutkan, temuan ini sudah lama, bahkan sejak dua tahun lalu.

"Kan ada beberapa kasusnya. Penyidik narkoba sudah tahu. Yang baru ini diserahkan April (tahun ini) ke BNN," ujar Agus, kepada Kompas.com, Kamis (11/8/2016).

Baru-baru ini, PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp 3,6 triliun yang berputar dari satu rekening ke rekening lain.

Namun, Agus tidak dapat memastikan apakah transaksi itu terkait dengan peredaran narkoba dan menyangkut oknum tertentu.

Yang jelas, nama-nama pemberi dan penerima aliran uang itu merupakan anggota jaringan Freddy.

"PPATK kan hanya bisa dugaan aja. Karena ada nama-nama teman jaringannya. Kan kami ada nama jaringan dari BNN," kata Agus.

Ia juga tak dapat memastikan apakah di antara nama-nama itu, ada rekening Freddy.

Menurut dia, bisa saja Freddy menggunakan rekening atas nama orang lain.

Oleh karena itu, PPATK menyerahkan temuan mereka kepada BNN dan Polri untuk diverifikasi apakah ada unsur pidana di dalamnya.

"PPATK selalu mengungkapnya aliran dana dan dugaan jaringan. Karna mereka ini jaringan transaksi, A transfer ke B, B transfer ke C, C nanti transfer lagi ke A, ke B. Soal kejahatannya, nanti penyidik saja," kata Agus.

Jika melihat Freddy yang masih bisa menjalankan bisnisnya dari dalam tahanan, Agus menduga ada oknum yang membantunya.

Terlebih lagi, jaringan Freddy luas hingga luar negeri.

"Dan juga kejahatannya transnasional jadi pasti melibatkan orang luar, paling tidak bagaimana bisa masuk, kan," kata Agus.

Kompas TV KontraS Buka Posko Laporan Aparat Terlibat Narkoba
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com