Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

130 Pengacara Siap Bela Haris Azhar

Kompas.com - 08/08/2016, 16:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar telah menunjuk Luhut Pangaribuan sebagai kuasa hukum dalam menghadapi laporan yang dilayangkan Polri, TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) ke Bareskrim.

Namun, tak hanya Luhut, ada ratusan pengacara lain yang siap membantu Haris dalam menghadapi gugatan itu.

“Ada 130 pengacara yang secara spontan ikut memberikan perhatian, perlindungan dan bantuan mana kala terjadi sesuatu yang tidak benar kepada saudara Haris,” kata Luhut di Kantor Seknas Peradi, Senin (8/8/2016).

(Baca: Todung Mulya Lubis Sejajarkan Haris Azhar dengan Munir di Era Soeharto)

Luhut yang juga menjabat Ketua Umum Peradi itu mengungkap, pengacara yang memberikan bantuan kepada Haris tak hanya berasal dari Peradi. Organisasi advokat lain pun turut serta memberikan bantuan itu. 

"Advokat ini peduli terhadap pemberantasan narkoba. Tanpa melihat dari organisasi dimana mereka bernaung, bahkan Presiden menganggap masalah narkoba ini adalah masalah yang serius,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejauh ini belum ada tindakan apapun yang ditempuh Polri, TNI maupun BNN terhadap Haris. Kendati demikian, ia menegaskan, jika pihaknya siap mendampingi Haris apabila dirinya akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Haris Azhar dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah menyampaikan cerita Freddy Budiman, gembong narkoba yang sudah dieksekusi mati.

Haris menyebut, ada peran ketiga instansi itu di balik bisnis yang dijalankan Freddy. Informasi itu diberikan Haris berdasarkan keterangan yang diberikan Freddy 2014 silam.

Bongkar Mafia Narkoba 

Dalam kesempatan itu, Haris mengucapkan terima kasih kepada para pengacara yang berniat membantu. Menurut dia, tak hanya pengacara yang berdomisili di Jakarta yang ingin memberikan bantuan, tetapi juga pengacara dari daerah lain.

“Ada temen dari Aceh, Poso, Papua, Makassar. Bakan ada dari Makassar itu 30 nama siap bergabung,” ujar Haris.

Menurut Haris, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengungkap bisnis gelap narkoba yang teradi beberapa waktu terakhir.

Ia beralasan, jika keterangan Freddy diungkap tahun 2014, maka informasi itu hanya akan dianggap angin lalu.

(Baca: Pelaporan Haris Azhar, Pesan Salah ke Publik dalam Upaya Pemberantasan Narkoba)

Sebab, publik dan aparat penegak hukum saat itu tengah sibuk dengan perayaan Pemilu dan Pilpres 2014. Sementara itu, jika diungkap tahun berikutnya, ia menilai, pemerintah belum siap lantaran masih dalam masa transisi.

Polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang terjadi, menjadi salah satu indikasi jika pemerintah masih perlu melakukan pembenahan.

“Karena itu, setelah semua selesai, ini merupakan waktu yang tepat untuk mengungkap mafia narkoba yang menggurita,” tandasnya.

Kompas TV Kapolri: Pengawasan Internal, Penyidikan Internal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com