Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ironis Apabila Upaya Haris Azhar Dianggap Cemarkan Nama Baik Institusi"

Kompas.com - 05/08/2016, 19:31 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Sosiologi Robertus Robet mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar adalah sebuah kewajaran dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Menurut Robet, tindakan Haris mempublikasikan keterangan Freddy Budiman merupakan sebuah partisipasi aktif warga negara untuk memperbaiki sistem yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Apa yang dilakukan oleh Haris adalah partisipasi aktif warga negara. Ada etika bertindak dari warga negara untuk memperbaiki sesuatu yang dianggap kurang di tengah masyarakat," ujar Robet saat memberikan keterangan di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

(Baca: Haris Azhar dan Cerita Freddy Budiman yang Berujung Tuduhan Pencemaran Nama Baik...)

Robet menjelaskan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus membiasakan diri bahwa di dalam demokrasi ada yang namanya aksi sipil. Artinya, setiap warga negara memiliki inisiatif untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki ataupun mengkritik institusi negara jika tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

"Ini adalah kenyataan ironis apabila partisipasi aktif warga negara (Haris Azhar) ditanggapi secara keliru melalui tuduhan pencemaran nama baik," kata Robet.

(Baca: Haris Azhar: Harusnya Istana Bersuara)

Robet juga menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Haris melalui media sosial bukan merupakan usaha untuk mencemarkan nama baik institusi negara. Pasalnya, Haris sudah berupaya untuk menyampaikan cerita Freddy Budiman tersebut ke Presiden Joko Widodo, namun tidak mendapat tanggapan.

"Sebelum disampaikan ke publik, Haris sudah berupaya menyampaikan ke Presiden. Jelas tidak ada maksud terselubung, yang dilakukan haris adalah melindungi konstitusi," ungkap dia.

Kompas TV TNI, Polri, dan BNN Laporkan Koordinator Kontras ke Bareskrim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com