Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar: PAN dan Golkar Cukup Diberi Satu Kursi Menteri

Kompas.com - 26/07/2016, 09:17 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar tidak dapat langsung mendapatkan posisi penting di pemerintahan bila perombakan kabinet terjadi.

Menurut Ikrar, keduanya tidak perlu diberi banyak kursi di Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

"PAN itu dikasih satu saja. Kan dia fraksi terkecil di DPR. Golkar dikasih satu saja cukup. Dia sudah dapat dua kursi penting di kabinet. Satu Wakil Presiden (Jusuf Kalla) dan Menko Polhukam (Luhut Binsar Panjaitan)," kata Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/7/2016).

(baca: Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?)

Menurut Ikrar, jika Golkar mendapat lebih dari satu kursi menteri, maka akan menimbulkan amarah dari partai yang sejak semula mendukung pemerintah. Salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"PKB itu selalu bicara mengenai loyalitas karena itu memang senjata PKB," ucap Ikrar.

Ikrar menilai, PKB akan merasa kesal bila kadernya terkena reshuffle. Terlebih bila partai yang baru saja mendukung pemeritah mendapat porsi lebih banyak di kabinet.

(baca: Ini Komentar Jokowi soal Kepuasan Masyarakat yang Meningkat terhadap Pemerintah)

"PKB merasa, 'lah kami yang mendukung dari awal, kita yang berjuang dari awal cuma dikasih segitu'. Kemudian ada partai baru masuk dapat tambahan yang banyak, apalagi kalau nanti ngambil posisi PKB, terang saja PKB ngamuk," tutur Ikrar.

Wacana reshuffle kabinet kembali muncul setelah PAN dan Golkar menyatakan bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Namun, Presiden hingga saat ini enggan memastikan ada atau tidaknya reshuffle kabinet. Ia hanya memastikan evaluasi kerja para menteri selalu dia lakukan.

(baca: Jokowi Pakai Penilaian Masyarakat untuk Evaluasi Menteri)

Presiden mengaku bahwa penilaian masyarakat menjadi bahan masukan baginya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya.

Bagi Jokowi, penilaian masyarakat penting karena mereka yang merasakan kerja pemerintah.

Kompas TV Isu Reshuffle Menguat, Apa Kata Presiden?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com