Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Komentar Jokowi soal Kepuasan Masyarakat yang Meningkat terhadap Pemerintah

Kompas.com - 25/07/2016, 19:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat makin puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menjelang dua tahun berjalannya pemerintahan.

Hal tersebut tergambar dari survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Sebanyak 67 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 30 persen lainnya mengaku tidak puas. Angka ini terus naik dari Juni 2015.

(baca: Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Terus Meningkat)

Saat itu, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi hanya 41 persen. Bagaimana tanggapan Presiden atas survei itu?

Jokowi tidak ingin mengomentari soal hasil survei itu. Menurut Jokowi, masyarakat lah yang berhak menilai kinerja pemerintah.

"Yang nilai kepuasan seperti itu sebaiknya masyarakat, apakah program di bidang kesehatan cukup baik, masyarakat yang nilai. Apakah program terkait infrastruktur, program berkaitan pemberantasan korupsi sudah baik atau belum," kata Jokowi dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang ditayangkan Kompas TV, Senin (25/7/2016).

"Jangan dari kita (yang menilai). Saya kira serahkan kepada masyarakat. Dinilai tidak baik kita akan perbaiki. Dinilai masih jelek akan kita benahi," tambah Presiden.

Ketika ditanya apakah dirinya puas dengan kinerja para menteri, Presiden mengaku melihat penilaian masyarakat dalam menilai kinerja para pembantunya.

"Ini penting sekali. Orientasinya apa yang dirasakan masyarakat. Kalau belum, kita evaluasi setiap kementerian. Bisa saja programnya belum benar, bisa saja kopetensi belum pas pada bidangnya, bisa saja lapangan yang belum terkuasai. Saya kira banyak hal," kata Jokowi.

(baca: Jika Pilpres Digelar Sekarang, Jokowi Menang Telak)

Berdasarkan hasil survei SMRC, masyarakat umumnya puas dengan kinerja Jokowi dalam membangun infrastruktur, menciptakan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta menciptakan rasa keamanan.

 

Namun, masyarakat kurang puas dengan kinerja Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan warga, memenuhi harga kebutuhan pokok yang terjangkau, hingga menyediakan lapangan kerja.

Kompas TV Kabinet Jokowi-JK Soroti 3 Menteri dari PKB
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com