Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Bareskrim Enggan Ungkap Nama Rumah Sakit yang Langganan Vaksin Palsu

Kompas.com - 29/06/2016, 19:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal Polri enggan mengungkap nama-nama rumah sakit dan klinik yang berlangganan vaksin palsu,

Berdasarkan data kepolisian, ada empat rumah sakit berlokasi di Bekasi yang disebut berlangganan vaksin palsu.

Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Ari Dobo Sukmanto khawatir penyidikan kasus vaksin palsu bisa terpengaruh jika nama-nama rumah sakit itu diungkap.

"Kalau kami buka nama rumah sakitnya, barangnya hilang, kami malah enggak dapat," ujar Ari di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/6/2016) malam.

Ari mengatakan, saat ini penyidik masih mengumpulkan sejumlah bukti penguat apakah rumah sakit tersebut terlibat secara korporasi atau ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya.

Polisi masih menelusuri apakah pihak rumah sakit dan klinik yang berlangganan itu mengetahui bahwa vaksin yang mereka gunakan itu palsu.

"Kalau sudah, nanti kami sampaikan barang buktinya, vaksinnya berapa. Dirtipideksus akan segera informasikan RS mana kalau sudah selesai," kata Ari.

Ari mengatakan, penyidik tengah mengaudit jumlah hasil produksi yang dihasilkan para produsen.

Caranya, dilihat dari lamanya beroperasi, kemampuan mesin untuk memproduksi, dan berapa jumlah orang dalam satu jaringan itu sehingga diketahui berapa jumlah vaksin yang telah mereka hasilkan.

Jika diungkap terlalu dini, kata Ari, dikhawatirkan justru malah terjadi kegaduhan.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Kombes Pol Agung Setya mengatakan, pengungkapan nama rumah sakit akan menimbulkan kesan buruk masyarakat terhadap rumah sakit tersebut.

Padahal, belum bisa dipastikan apakah yang terlibat dalam kasus ini hanya perorangan atau menjerat korporasi.

Agung mengatakan, pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk menguatkan bukti siapa saja yang bisa dijerat berikutnya.

Bareskrim Polri telah menetapkan 16 tersangka terkait vaksin palsu di mana tujuh di antaranya merupakan produsen.

Sementara, sisanya merupakan distributor dan pembuat label vaksin.

Agung menduga masih ada pelaku lain yang berkeliaran di sejumlah daerah terkait vaksin palsu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com