Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjuk Tito Jadi Calon Kapolri, Jokowi Dinilai Tak Lagi Perhitungkan PDI-P

Kompas.com - 17/06/2016, 20:27 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai Presiden Joko Widodo tak lagi menghitung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam mengambil keputusan. Padahal PDI-P adalah partai pengusung utama Jokowi.

Hal tersebut tampak dari sikap Jokowi ketika menunjuk Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Padahal, selama ini partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu terang-terangan mendukung Komjen Pol Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri.

"PDI-P sudah tidak dianggap sama Pak Jokowi, itu saja," ujar Margarito dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).

(Baca: Tito Karnavian, Jenderal Bintang Tiga Termuda dengan Segudang Prestasi)

"Kan PDI-P dukung Pak BG. Ini buah tidak dihitungnya oleh Presiden sendiri, oleh anggotanya sendiri. Kasian banget," tambah dia.

Sebelumnya, lanjut Margarito, sikap serupa juga pernah ditunjukkan Jokowi. Yakni, ketika dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Pansus yang dimotori oleh Fraksi PDI-P di DPR itu merekomendasikan Jokowi agar memberhentikan Menteri BUMN, Rini M Soemarno, dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, RJ Lino, dari jabatannya.

Namun hingga saat ini, kata dia, Rini Soemarno masih tetap menjabat sebagai menteri. "Bolak balik bikin Pansus BUMN. Aku dibolak-balik supaya kencang Pelindo. Berakhir? Enggak. Enggak dihitung (PDI-P). Ibu Rini tetap jadi Menteri BUMN," ucap Margarito.

Seperti diketahui, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut kasus yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia II. Pembentukan Pansus itu disetujui saat Rapat Paripurna VI Masa Sidang I Tahun 2015/2016 di Kompleks Parlemen pada Senin (5/10/2015).

(Baca: Cerita Penolakan Tito Karnavian Saat Diminta Jadi Calon Kapolri)

Pansus tersebut dipimpin politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka. Pansus mendapatkan fakta bahwa Menteri BUMN dan Dirut Pelindo II telah bertindak dengan tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik.

Kompas TV Komjen Tito Karnavian Calon Tunggal Kapolri

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com