Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diingatkan Perhatikan Faktor Senioritas dalam Memilih Calon Kapolri

Kompas.com - 13/06/2016, 16:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii mengatakan, dalam memilih calon Kepala Polri ada faktor angkatan dan senioritas yang sebaiknya dijadikan pertimbangan oleh Presiden Joko Widodo.

Ia berpendapat, Komjen Budi Gunawan, yang pernah diajukan dan diuji kelayakan oleh DPR pada awal 2015 lalu merupakan calon yang paling potensial.

Menurut dia, jika calon yang diajukan Jokowi adalah nama lain selain Budi, maka akan ada lompatan angkatan yang sangat jauh.

"Harus lihat juga etika yang seharusnya terjadi. Senioritas harus diperhatikan," kata Syafii, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Hingga hari ini, DPR belum menerima nama-nama calon Kapolri dari Presiden. Namun, lanjut Syafii, DPR belum pernah membatalkan keputusan terkait uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan.

"Dia kan kemarin tidak jadi Kapolri karena ditukar Jokowi. Kalo DPR sudah lolos. Tapi karena isu rekening gendut Jokowi menukarkan," kata dia.

"BG hanya bisa terhalang jadi Kapolri kalau Jokowi memperpanjang Badrodin Haiti," ujar Syafii.

Syafii mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri yang sempat muncul bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pertama, kata Syafii, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa masa jabatan polisi yang boleh diperpanjang adalah yang memiliki keahlian khusus. Sementara, Kapolri bukan keahlian khusus melainkan jabatan.

"Keahlian khusus misalnya forensik. Saat kasus berjalan dia pensiun, bisa diperpanjang," kata Politisi Partai Gerindra itu

Wacana lainnya, yang menyarankan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperpanjang masa jabatan Badrodin juga tak bisa dilakukan karena tak ada keadaan kegentingan yang memaksa.

"Kalau soal Kapolri, hal ihwal kegentingan yang memaksa apa? Kok ujug-ujug mengeluarkan Perppu perpanjangan," ujar Syafii.

Kompas TV PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Nasional
Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Nasional
Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Nasional
Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Nasional
Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Nasional
Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Nasional
Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

Nasional
Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com