Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Rela Anggaran Kemenko Kemaritiman Dipangkas hingga Rp 85 Miliar

Kompas.com - 13/06/2016, 15:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengaku rela jika anggaran di kementerian yang dia pimpin dipangkas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).

"Kementerian saya ini yang paling besar pemotongannya dibandingkan kementerian lain, tapi enggak apa-apa, saya rela dan siap kalau harus dipotong," ujar Rizal yang langsung disambut tawa peserta rapat saat mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).

(Baca: Politisi Golkar: Kredibilitas Jokowi Bisa Jatuh jika Terus Pangkas Dana Anggaran)

Anggaran Kemenko Kemaritiman mengalami pemangkasan sebanyak Rp 85 miliar. Sehingga anggaran yang diajukan di APBN-P 2016 menjadi Rp 414 miliar.

Pemotongan itu pun akhirnya langsung disetujui Banggar DPR. Rizal menambahkan di sepanjang tahun ini, Kemenko Kemaritiman telah menjalankan sejumlah program penting yang akan tetap dipertahankan meski mengalami pemangkasan anggaran.

"Beberapa program penting yang telah dilakukan adalah memberangkatkan anak-anak muda dalam program yang meningkatkan kecintaan kepada maritim, itu keliling laut dengan kapal, dan evaluasinya positif," ujar dia.

Disamping itu Rizal mengatakan Kemenko Kemaritiman akan terus melakukan koordinasi dan pengendalian dengan mitra kerjanya di kementerian terkait.

"Jadi meskipun anggaran berkurang kami tetap akan mengoptimalkan yang ada untuk mencapai target kinerja. Karena Indonesia saat ini bertekad untuk menjadi negara poros maritim," lanjut dia.

(Baca: Komisi II: APBN-P 2016 Paling Aneh)

Seperti diketahui, beberapa kementerian dan lembaga diusulkan untuk mengalami pemotongan anggaran. Pemotongan itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 50 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun.

Kompas TV Sinergi Perencanaan & Penerapan Anggaran

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com