Catut Nama Jokowi, Luhut Dinilai Kurang Etis

NUSA DUA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan bertindak tak etis terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

Tudingan Ray itu didasarkan pada langkah Luhut yang seolah-olah menjadi kepanjangan tangan Presiden Joko Widodo. 

"Menurut saya, apa yang dilakukan Luhut kurang etis. Apa betul Luhut membawa pesan Presiden?" kata Ray saat dihubungi di Jakarta, Minggu (15/5/2016).

Ray lantas merujuk pada pidato Presiden Joko Widodo saat membuka Munaslub Golkar di Bali, Sabtu (14/5/2016) malam. Saat itu, Jokowi menekankan sikapnya yang tak punya kepentingan soal calon ketua umum Golkar.

Hal itu berbeda dengan Luhut dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memang merupakan kader partai berlambang beringin itu. Ray justru mengajak publik ataupun pemilik suara di Munaslub Golkar untuk menimbang benar atau tidaknya Jokowi memiliki misi ke Golkar dengan mengutus Luhut. 

Ray menyebut, hal itu perlu diklarifikasi. Jika ternyata Jokowi tidak mengutus Luhut, maka harus ada tindakan.

"Kita tahu, Presiden sudah pernah marah dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Ini harus cepat diklarifikasi," ujarnya. 

Sebelumnya, Luhut memanggil tiga bakal calon ketua umum Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Tiga bakal calon yang hadir adalah Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, dan Indra Bambang Utoyo.

Dalam pertemuan itu, Luhut mengaku bahwa Presiden Jokowi tak nyaman jika ketua umum Golkar merangkap jabatan.

"Beliau tidak nyaman kalau ada yang rangkap-rangkap jabatan. Beliau di kabinet juga enggak mau ada rangkap-rangkap jabatan, walaupun ini bukan member kabinet," kata Luhut.

Baca juga: Luhut: Presiden Tak Suka Ketum Golkar Rangkap Jabatan