Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Persilakan Luhut Dukung Salah Satu Bakal Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 09/05/2016, 19:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah tidak mendukung salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Namun, Pramono mempersilakan apabila ada kader Golkar di pemerintah seperti Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, jika ingin mendukung salah satu bakal calon.

"Bahwa kemudian ada orang per orang yang memiliki latar belakang sebagai kader Partai Golkar, ya silakan saja kalau mau mendukung," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2016).

"Tetapi bukan kemudian artinya adalah Presiden, artinya adalah Istana, artinya adalah pemerintah," ucapnya.

Pramono tak menampik ada bakal calon ketua umum Golkar yang hendak bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Banyak juga petinggi Golkar lain yang menanyakan soal dukungan pemerintah itu.

Namun, Presiden selalu menyampaikan bahwa Golkar dipersilakan menyelenggarakan munaslub secara demokratis.

Pemerintah sama sekali tak ingin campur tangan dalam penentuan siapa pun yang mau menjadi ketum Partai Golkar.

"Eranya sekarang ini terbuka, era demokrasi, dan pemerintah sangat menghargai kemandirian parpol. Sehingga dengan demikian tak ada pikiran oleh pemerintah untuk mencampuri urusan demokrasi yang ada di partai Golkar," ucap Pramono.

Luhut sebelumnya mengaku memiliki kedekatan dengan bakal calon ketua umum Partai Golkar Setya Novanto. Dia mengaku memiliki hubungan yang baik dengan mantan Ketua DPR RI itu.

Namun Luhut membantah apabila pemerintah disebut memberikan dukungan terhadap Setya Novanto.

"Bahwa Novanto baik sama saya, ya iya. Kalau saya suka ke Novanto kan boleh saja, salah? Kan enggak salah," kata Luhut.

(Baca: Luhut Bantah Pemerintah Dukung Salah Satu Calon Ketum Golkar)

Isu dukungan pemerintah ke bakal calon ketum Golkar ini pertama kali disampaikan politisi Partai Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Dia mengaku mendengar ada isu salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto mendapat dukungan dari pemerintah. Jika benar, ia menyayangkan adanya intervensi itu.

(Baca: Istana: Presiden Tak Pernah Sampaikan Dukungan untuk Calon Ketum Golkar)

"Saya enggak punya persoalan dengan Setya Novanto. Tapi apakah perlu Partai Golkar menjadi kepanjangan tangan seperti itu?" ujar Doli di sela acara peluncuran bukunya di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu (8/5/2016).

Doli menambahkan, isu tersebut santer terdengar seminggu terakhir bahwa Munaslub sudah "selesai". Ia tak mengungkap asal isu tersebut.

Namun, Doli mengatakan bahwa gelaran Munaslub di Bali pada 15 Mei mendatang hanya formalitas mengetuk palu kandidat yang sudah direstui "Istana" untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

Kompas TV Jokowi: Gotong-royong dari Seluruh Anggota
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com