Luhut Bantah Pemerintah Dukung Salah Satu Calon Ketum Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membantah adanya dukungan pemerintah terhadap salah satu calon ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada 13-17 Mei 2016.

Luhut menegaskan bahwa pemerintah bersikap netral dan dukungan yang diberikan pun ditujukan terhadap penyelenggaraan Munaslub.

"Saya tidak pernah mengumpulkan DPD Golkar. Memang ada beberapa DPD yang datang ke saya menanyakan bagaimana sikap pemerintah. Ya sikap pemerintah jelas, kami dukung penyelenggaraan Munaslub di Bali," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

(Baca: Politisi Golkar Sebut Ada Calon Ketum yang Dapat Dukungan "Istana")

Luhut pun menampik kabar bahwa dirinya telah menyatakan dukungannya kepada Setya Novanto. Dia menegaskan bahwa tidak ada pernyataan dukung mendukung dari dirinya sebagai pihak pemerintah maupun sebagai kader partai, sebelum Munaslub digelar.

"Tidak ada dukung-mendukung. Kalau saya dukung dia (Setya Novanto) kan, itu hak saya sebagai anggota Golkar. Itu pun masih kalau," kata Luhut yang sempat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu

Sebelumnya, politisi Partai Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut dirinya mendengar ada isu salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto mendapat dukungan dari pemerintah. Jika benar, ia menyayangkan adanya intervensi itu.

(Baca: Istana: Presiden Tak Pernah Sampaikan Dukungan untuk Calon Ketum Golkar)

"Saya enggak punya persoalan dengan Setya Novanto. Tapi apakah perlu Partai Golkar menjadi kepanjangan tangan seperti itu?" ujar Doli di sela acara peluncuran bukunya di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu (8/5/2016).

Doli menambahkan, isu tersebut santer terdengar seminggu terakhir bahwa Munaslub sudah "selesai". Ia tak mengungkap asal isu tersebut.

(Baca: Pemuda NTT Tolak Novanto Jadi Calon Ketum Golkar)

Tapi Doli mengatakan gelaran Munaslub di Bali pada 15 Mei mendatang hanya formalitas mengetuk palu kandidat yang sudah direstui "Istana" untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

Menurut dia, jika isu tersebut benar maka sama dengan mengebiri hak demokrasi seluruh kader dan pimpinan Partai Golkar.

"Yang akan menentukan adalah forum Munas," kata dia.