Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/05/2016, 18:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menanggapi isu reshuffle yang disinyalir akan menimpa beberapa menteri PKB, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku tak ambil pusing. Pasalnya, selama ini, PKB selalu menunjukan sikap setia kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jika nantinya Golkar dan PAN diberi jatah menteri, dia mengatakan masih ada pos kementrian yang dijabat oleh tokoh nonpartai yang bisa dibagi.

"Kan ada menteri nonpartai, itu bisa untuk PAN dan Golkar, jadi kami tetap tenang kok," kata pria yang kerap disapa Cak Imin ini dalam konferensi pers Gerakan Nusantara Mengaji Jumat (6/5/2016) sore di kediamannya, Warung Sila, Jakarta.

Cak Imin pun menambahkan, kesetiaannya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menjadi modal utama bertahannya keempat kader PKB yang kini menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja.

Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

"PKB selalu tidak pernah bertingkah macem-macem selama ini. Itu pastinya jadi pertimbangan Presiden untuk menentukan. Saya sih merasa tenang karena PKB bukan anak nakal," kata Cak Imin lantas tertawa.

(Baca juga: Muhaimin Yakin 4 Menteri dari PKB Tetap Bertahan)

Sebelumnya, PKB menuding ada yang mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat ini ditempati kadernya, Marwan Jafar.

PKB mengungkapkan sejumlah indikasi, seperti langkah Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung yang menerima pendemo Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sejumlah anggota fraksi PDI-P di Senayan seperti Rieke Diah Pitaloka dan Alex Lukman juga menerima para pendemo itu di Senayan. Hal itu membuat PKB meradang, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun, PDI-P membantah mengincar kursi menteri dan meminta PKB tak berburuk sangka.

 

Kompas TV PKB Tak Ingin Ada Reshuffle
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com