JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, meminta agar pemerintah menunjuk seorang pejabat yang bertugas untuk memberikan informasi sahih terkait pembebasan 10 sandera yang ditawan kelompok Abu Sayyaf.
Sebab, hingga kini informasi yang beredar seputar pembebasan tersebut masih simpang siur.
"Ada yang bilang bahwa para sandera ini dibebaskan dibayar, ada juga yang bilang tidak," kata Tantowi saat dihubungi, Senin (2/5/2016).
Tantowi juga meminta agar euforia pembebasan para sandera sebaiknya dihentikan. Sebab, hingga kini masih ada empat WNI yang disandera kelompok tersebut.
Ia khawatir keselamatan nyawa para sanderalah yang akan terancam akibat pemberitaan yang berlebihan.
"Jangan sampai mereka (Abu Sayyaf) diposisikan sebagai pihak yang merugi," ujarnya.
(Baca juga: Pihak Perusahaan Tak Keluarkan Uang untuk Bebaskan ABK-nya yang Disandera)
Lebih jauh, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR itu mengingatkan bahwa pembebasan 10 sandera kemarin adalah bagian dari kerja kolektif antara pemerintah dan pihak swasta.
Karena itu, tidak tepat apabila ada pihak yang merasa paling berjasa dalam upaya pembebasan tersebut.
(Baca juga: Dokter RSPAD: Fisik dan Jiwa 10 ABK dalam Keadaan Sehat dan Prima)
"Kalau ada pihak yang mau mengklaim silakan saja, tetapi ini adalah kinerja kolektif. Jadi, sebaiknya dihentikan (klaim sepihak)," kata dia.