Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Ade Komarudin Soal Iuran Rp 1 Miliar Munaslub Golkar

Kompas.com - 28/04/2016, 17:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar telah menetapkan besaran iuran yang akan dibayarkan oleh setiap bakal calon ketua umum. Masing-masing calon dibebankan iuran Rp 1 miliar untuk penyelenggaraan.

Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin tak mempersoalkan besaran iuran yang telah ditentukan. Sepanjang, iuran itu telah ditetapkan di dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.

"Kan saya sudah bilang kemarin, saya ikut saja apa pun keputusannya," kata Ade di Kompleks Parlemen, Kamis (28/4/2016).

Ketua DPR itu mengatakan, siap atau tidak setiap bakal calon ketua umum harus membayar iuran tersebut. Pasalnya, hal itu sudah menjadi keputusan yang diambil bersama.

(Baca: Golkar Patok Setoran Rp 1 M untuk Setiap Caketum)

"Kalau yang lain tidak ikut ya kita tidak ikut. Jadi bagaimana yang baik saja," kata dia.

Pelaksanaan Munaslub Partai Golkar diperkirakan akan memakan biaya Rp 47 miliar. Estimasi itu diambil setelah dikurangi biaya uang saku bagi setiap pengurus DPD Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Uang saku dihilangkan, tapi uang transport ditingkatkan sesuai kondisi daerah. Pada bakal calon hanya diberatkan Rp 1 miliar. Sisanya sumbangan," kata Ketua Steering Committee Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

(Baca: Politik Uang Munaslub Golkar)

Sementara itu, untuk uang transportasi, telah disepakati bahwa uang tersebut disesuaikan dengan daerah asal peserta.

Peserta yang datang dari daerah yang lebih jauh akan mendapatkan uang transportasi lebih besar. Sebaliknya, yang daerahnya lebih dekat akan mendapatkan uang transportasi lebih sedikit.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com