Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Jokowi, Sekjen PPP Nyanyikan Lagu "Naik Kereta Api"

Kompas.com - 08/04/2016, 19:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan M Rommahurmuziy mengibaratkan, dinamika yang terjadi di internal partainya bak lagu anak-anak.

Hal itu terlihat dari dilangsungkannya dua muktamar yang mengakibatkan dualisme kepemimpinan di tubuh partai itu.

"Terbaginya PPP ke dalam kelompok-kelompok yang kalau diurutkan mengingatkan kita pada lagu anak-anak. 'Naik kereta api, tut-tut-tuut.... Siapa hendak turun, ke Bandung, Surabaya, dan sempat turun di Jakarta,'" dendang Rommy saat membuka Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Sontak, nyanyian Rommy itu membuat semua muktamirin yang hadir termasuk Presiden Joko Widodo tertawa.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo bersama Menkumham Yasonna Laoly, Wakil Ketua Umum PPP Wardatul Asriah, dan Sekjen PPP Romahurmuziy meresmikan Pembukaan Muktamar VIII PPP Tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4/2016).
(Baca: Minta PPP Berdamai, Jokowi Singgung Hubungannya dengan Prabowo)

Ia menjelaskan, Muktamar VIII PPP ini diikuti oleh 1.767 peserta yang terdiri atas 532 peserta dari DPP, 91 peserta dari DPW, dan 1.144 peserta dari DPC. Dalam proses pengambilan keputusan nantinya, hanya peserta dari DPW dan DPC-lah yang memiliki hak suara.

"Pemegang suara adalah ketua dan sekretaris DPW dan DPC beserta suara perimbangan yang didasarkan atas perolehan kursi DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota," kata dia.

(Baca: Djan Faridz: Siapa Bilang Itu Muktamar PPP?!)

Rommy pun mengungkapkan alasan penyelenggaraan muktamar yang dilangsungkan di Asrama Haji. Menurut dia, PPP selama ini dapat bertahan karena berkah Kakbah. Satu-satunya tempat di Indonesia yang memiliki miniatur Kakbah terbesar hanya Asrama Haji Pondok Gede.

"Tempat ini juga melahirkan salah satu kader terbaik PPP yang mencapai prestasi puncak sebagai Wakil Presiden, yakni Hamzah Haz, yang kebetulan dalam kondisi kurang sehat sehingga tak bisa bergabung dengan kita," ujar dia.

Kompas TVIslah Jadi Agenda Utama Muktamar PPP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com