Presiden Jokowi Buka Muktamar PPP

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Jokowi yang mengenakan batik coklat lengan panjang, hadir sekitar pukul 14.15 WIB. Saat datang, Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi langsung disambut oleh sejumlah petinggi PPP, di antaranya adalah Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Bandung Muhammad Romahurmuziy. 

Sebelum Jokowi datang, Muktamar VIII PPP juga telah dihadiri sejumlah menteri. Di antaranya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Sekitar 1.500 personel berjaga di sekitar area muktamar sebagai bagian dari pengamanan.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kanan), Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kiri), Wakil Ketua Umum PPP Wardatul Asriah (kedua kiri) dan Sekjen PPP Romahurmuziy (kedua kanan) meresmikan Pembukaan Muktamar VIII PPP Tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4/2016).

Tidak ada satu pun kendaraan yang diperbolehkan melintas menuju Asrama Haji. Bahkan, ada sejumlah peserta Muktamar yang terpaksa berjalan kaki menuju lokasi kegiatan.

"Kami atas nama PPP memohon maaf karena menambah kemacetan. Sekaligus memohon doa agar menjadikan semua perosalan di PPP selesai," kata Rommahurmuziy di lokasi muktamar.

Menurut rencana, Muktamar ini akan diselenggarakan selama empat hari hingga 11 April 2016.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo bersama Menkumham Yasonna Laoly, Wakil Ketua Umum PPP Wardatul Asriah, dan Sekjen PPP Romahurmuziy meresmikan Pembukaan Muktamar VIII PPP Tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4/2016).

"Setelah itu ditanggapi DPP lagi besok. Baru masuk Tatib pemilihan dan pembentukan formatur," kata Romahurmuziy.

Setelah seluruh tahapan dilakukan, barulah proses pemilihan ketua umum PPP yang baru dilangsungkan.

Menurut dia, sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai sebelumnya, pemilihan ketua umum dilakukan sebelum pembahasan perubahan AD/ART.

"Kami kembali pada kilometer nol, mengacu AD/ART Muktamar VII Bandung, baru setelah itu masuk pembahasan perubahan AD/ART," kata Romahurmuziy.