Minta PPP Berdamai, Jokowi Singgung Hubungannya dengan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengingatkan agar Partai Persatuan Pembangunan segera menyelesaikan konflik internal.

Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, diharapkan menjadi momentum islah bagi dua kepengurusan yang ada.

"Jadi, sehabis muktamar ini tidak ada lagi yang pergi ke Menkumham, terus pergi ke Istana memperkenalkan pengurus yang baru. Jangan ada lagi dua grup, sejam sebelumnya datang, sejam kemudian datang yang lain," kata Jokowi saat membuka Muktamar VIII PPP, Jumat (8/4/2016).

Jokowi mengatakan, sebagai salah satu partai tertua, PPP seharusnya dapat menjadi penyalur aspirasi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. (Baca: Ini Alasan Jokowi Hadiri Muktamar PPP)

Untuk itu, konflik yang terjadi di internal harus diselesaikan agar PPP dapat membuktikan kontribusi nyatanya di masyarakat.

Jokowi mengingatkan bahwa persaingan yang terjadi saat ini seharusnya bukan lagi persaingan internal parpol sebagai ekses persaingan politik sebelumnya.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo didampingi Menkumham Yasonna Laoly, Sekjen PPP Romahurmuziy, dan Ketua Majelis Syariah PPP K H Maimun Zubair meresmikan Pembukaan Muktamar VIII PPP Tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4/2016).

(Baca: Kubu Djan Faridz Sebut Muktamar Islah Kubu Suryadharma Ali sebagai "Muktamar Zombie")

Ia memberi contoh, hubungannya tetap baik dengan lawannya pada Pemilu Presiden 2014, Prabowo Subianto.

"Kalau bersaing politik, maaf sekali cukup. Saya saja dengan Mas Prabowo bisa baik-baik saja. Saya ke rumahnya pernah, enggak apa-apa. Pak Prabowo juga ke Istana," kata dia.

(Baca: Djan Faridz Akan Cabut Gugatan Rp 1 Triliun ke Pemerintah dengan Satu Syarat)

"Sekali lagi, jangan habiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif," lanjut dia.

Internal PPP masih belum satu suara untuk menggelar muktamar. Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, tetap menolak muktamar.

Ia memilih untuk tidak hadir, dan menganggap agenda itu bukan muktamar resmi PPP. (Baca: Djan Faridz: Siapa Bilang Itu Muktamar PPP?!)

"Siapa bilang itu Muktamar PPP?!" kata Djan Faridz kepada wartawan, sebelum membuka acara Muskerwil DPW PPP Jatim, Jumat.

Djan Faridz sebelumnya meminta Presiden untuk tidak menghadiri muktamar itu. Bahkan, ia mengancam akan memecat kader PPP yang hadir dalam muktamar islah.

Djan menggunakan istilah "haram" untuk mencegah kader PPP hadir dalam kegiatan tersebut.