Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yuddy Ingin "Panic Button" dan SKCK Keliling Diterapkan Nasional

Kompas.com - 04/04/2016, 19:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menginginkan agar ke depannya inovasi pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan dan diterapkan secara nasional.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara pelantikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB.

Yuddy berharap, pencapaian deputi sebelumnya, Birawati Sudjono dapat diteruskan oleh deputi yang baru, Diah Natalisha. Salah satunya adalah inovasi Panic Button yang diterapkan Polresta Malang.

Yuddy menginginkan inovasi tersebut ke depannya dapat diterapkan di Polresta lainnya di seluruh Indonesia.

"Sebagai contoh ada panic button di Polresta Malang. Bisa dibayangkan kalau ini direplikasi dan diduplikasi oleh seluruh polres yang ada di Indonesia," ujar Yuddy usai melantik Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kantor Kemenpan RB, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

Dengan diterapkannya panic button secara lebih luas, kata Yuddy, maka rakyat dapat merasakan kehadiran cepat negara saat mereka membutuhkan pertolongan dan tengah ketakutan.

"Negara cepat hadir dalam waktu yang sangat cepat," imbuhnya.

Selain panic button, Yuddy juga menginginkan agar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) keliling juga bisa mulai diterapkan secara nasional agar lebih memudahkan masyarakat mendapatkan surat tersebut. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di luar daerah perkotaan.

Mereka pun cukup menunggu SKCK keliling dan tak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membuat SKCK.

Begitu pula dengan puskesmas keliling, sim online, pembayaran pajak online, dan inovasi lainnya yang menurut Yuddy perlu terus dikembangkan untuk memberikan kepuasan menyeluruh di masyarakat terkait pelayanan publik.

"Sesuai komitmen nawa cita yang pertama, yaitu negara hadir memberikan rasa aman, ketentraman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Polisiti Partai Hanura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com