Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Menteri Yuddy, Surat untuk KJRI Sydney Hanya karena Salah Interpretasi

Kompas.com - 04/04/2016, 14:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA  KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu beredar foto surat berkop Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berisi permintaan agar Konsulat Jenderal RI di Sydney memfasilitasi anggota DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi meluruskan hal tersebut. Selain bukan dibuat atas instruksinya, Yuddy beralasan, surat tersebut bukan permohonan fasilitas bagi Wahyu dan keluarganya selama berada di Australia.

"Saya cek, surat yang diterima Reza (Sekretaris Pribadi Yuddy) ternyata bukan surat permohonan untuk fasilitas. Tapi itinerary, rencana perjalanan," kata Yuddy usai melantik Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kantor Kemenpan RB, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

Menurut Yuddy, Reza salah menginterpretasikan permohonan itu. Tak hanya Reza, staf Sekretaris Menpan RB juga salah menginterpretasikan sehingga dibuatkanlah surat seperti yang beredar di media sosial.

Dalam hal ini, kata Yuddy, Sesmen PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji tak mengecek kembali apakah benar surat tersebut permintaan dari Yuddy atau bukan. (baca: Soal Surat untuk KJRI Sydney, Menteri Yuddy Beri Peringatan ke Sekretarisnya)

"Oleh karena itu, saya meminta kepada jajaran kementerian dan aparat sipil negara, jangan mudah percaya dengan adanya pengatasnamaan pimpinan setingkat menteri," kata Politisi Partai Hanura itu.

Yuddy menambahkan, ada kesalahan prosedur administratif dalam pembuatan surat tersebut. Staf Dwi Wahyu sudah mengirimkan surat elektronik (email) ke Kementerian Luar Negeri RI sebelum melewati Kepala Bagian Persuratan.

"Surat instansi seperti itu harusnya lewat Kabag Persuratan. Ada protokol. Dari sisi prosedur pemerintahan ini sudah salah," ujarnya. (baca: Diragukan, Menteri Yuddy Tak Tahu Surat untuk KJRI Sydney)

Surat instansi seperti itu, kata Yuddy, perlu diregistrasi dan ditandatangani pejabat yang bertanggungjawab. Sehingga jika suatu waktu ada permasalahan, maka menteri yang bersangkutan dapat bertanggungjawab.

Sementara itu, surat permohonan fasilitas tersebut belum diteruskan Kemlu RI ke KJRI di Sidney. (baca: Kemenlu Bantah Fasilitasi Kolega Menteri Yuddy Selama di Sydney)

Yuddy pun telah mengkonfirmasi bahwa Wahyu Dewanto dan keluarganya tak mendapatkan fasilitas seperti yang diminta dalam surat.

"Konjen juga tidak menyediakan fasiltas tersebut. Bahkan saudara Dewanto saya tanyakan, dia menyampaikan, ketika sampai sana dia ke hotel pun naik taksi," tutur Yuddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
'Checks and Balances' terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com