Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mohamad Burhanudin
Pemerhati Kebijakan Lingkungan

Penulis lepas; Environmental Specialist Yayasan KEHATI

Intoleransi, Setan yang Tak Sendirian

Kompas.com - 14/03/2016, 15:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Problem identitas

Indonesia pada dekade pertama abad ke-21 sempat menikmati periode singkat yang penuh euforia dan optimisme. Runtuhnya otoritarian, kala itu dibayangkan akan memungkinkan hadirnya demokrasi yang penuh kebebasan dan diiringi pembagian kue kemakmuran yang merata.

Namun, periode euforia itu dengan segera diikuti kekecewaan, kebingungan arah, dan keputusasaan. Identitas tiba-tiba menjadi begitu penting sebagai tempat persembunyian yang nyaman untuk sementara waktu.

Frustasi sosial-ekonomi masyarakat, berkembangnya politisi pemburu rente, situasi global yang timpang dan hegemonik, rezim elektoral yang lemah, adalah sederet penyubur wabah gerakan kembali ke identitas itu

Dalam bukunya berjudul Identity and Violence: The Illusions of Destiny, Amartya Sen mengatakan, solidaritas dan simptom kebebasan sebagai buah demokratisasi melahirkan komunitas-komunitas terintegrasi dan eksklusif sebagai respons dari lingkungan sosial politik yang berubah cepat, sehingga perilaku demokratis seringkali bersinggungan dengan perilaku bermusuhan.

Permusuhan yang timbul dari sikap eksklusif bisa berjalan bergandengan tangan dengan manfaat yang timbul dari sikap eksklusif itu.

Kecenderungan ini membangun solidaritas kuat pada satu kelompok berbasis aliran atau identitas tertentu, namun pada saat yang sama upaya menguatkan solidaritas dan pematuhan terhadap nilai-nilai internal itu dilakukan dengan cara memusuhi dan bertindak kasar terhadap kelompok lain.

Penggalangan secara agresif identitas orang Islam Sudan, seiring dengan penerapan pemisahan rasial oleh pemerintah militer yang beringas, telah membuahkan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap pihak korban yang kalah di selatan negeri itu.

Situasi tersebut hampir serupa meski dalam skala yang lebih kecil, dengan apa yang terjadi di Indonesia belakangan. Di mana, kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah menjadi pemicu banyaknya aksi penyegelan tempat ibadah milik kaum minoritas pada suatu wilayah oleh mayoritas.

Atau misalnya, perda-perda berdimensi agama di daerah pada akhirnya acapkali memicu tindak kekerasan dan sikap intoleran antaragama, bahkan, intraagama.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com