Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Israel Bisa Berpikir Ulang kalau Produknya Diboikot

Kompas.com - 08/03/2016, 12:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mendukung usulan Presiden Joko Widodo untuk memboikot produk-produk Israel.

Menurut dia, langkah itu cukup efektif untuk menekan Israel agar tidak lagi melakukan penindasan terhadap Palestina.

"Itu upaya untuk menekan Israel yang terus membabi buta melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina. Dengan cara seperti itu, Israel bisa berpikir ulang," kata Ade di Kompleks Parlemen, Selasa (8/3/2016).

Ade menegaskan, rakyat Palestina juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat di belahan dunia lain untuk menghirup udara kebebasan. Namun, kebebasan itu tidak hanya sebatas deklarasi, tetapi juga kebebasan dalam arti sesungguhnya.

(Baca: Jokowi Dorong Negara OKI Boikot Produk Israel)

"Kemerdekaan ini dalam pengertian kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, dan hak-hak sipil lainnya yang dimiliki Palestina. Setuju sekali saya," ujar dia.

Usulan pemboikotan produk Israel disampaikan Jokowi saat menutup penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta Convention Center, Senin (7/3/2016) sore.

Menurut Jokowi, usulan itu merupakan bentuk dorongan guna meningkatkan dukungan OKI terhadap kemerdekaan Palestina.

(Baca: Seruan OKI untuk Boikot Produk Israel Tak Mengikat Negara Anggota)

"Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan (Palestina)," kata Jokowi.

Selain itu, ada lima hal lagi yang didorong Jokowi untuk dilaksanakan negara-negara OKI. Pertama, penguatan dukungan politik demi menghidupkan kembali proses perdamaian antara Palestina dan Israel.

Kedua, pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Ketiga, Jokowi mendorong peninjauan kembali keberadaan negara kuartet dalam KTT OKI. Arahnya, Indonesia ingin bukan hanya empat negara, melainkan lebih dari itu.

"Indonesia siap untuk berpartisipasi dan mendukung mekanisme ini," ujar Jokowi.

(Baca: Mahmoud Abbas: Israel Menjajah Palestina dari Semua Sisi)

Keempat, Indonesia ingin KTT OKI meningkatkan tekanan kepada Dewan Kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan perlindungan bagi Palestina. Indonesia juga mendorong KTT OKI untuk mendesak PBB menetapkan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel atas Palestina.

Kelima, KTT OKI didorong untuk menolak secara tegas pembatasan akses beribadah bagi umat Islam di Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status quo dan demografis Al-Quds Al-Sharif. 

"Melalui KTT ini, sejarah akan mencatat bahwa para pemimpin dunia Islam telah mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Palestina," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com