Hipertensi dan Stres, Suryadharma Ali Tak Hadiri Sidang

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat menghadirkan terdakwa Suryadharma Ali dalam persidangan.

Jaksa Abdul Basir mengatakan, kondisi kesehatan Suryadjarma dinyatakan buruk sehingga harus absen menjalani sidang hari ini.

"Berdasarkan laporan pemeriksaan dokter KPK, dokter Yohannes 30 menit yang lalu, terdakwa mengalami gangguan kesehatan," ujar jaksa Abdul di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Jaksa mengatakan, berdasarkan laporan dokter, tekanan darah Suryadharma mencapai 170/100 mmHg. Sementara gula darahnya 145 mg/dL.

"Dan adanya adanya tekanan psikis dan terdakwa tidak memiliki riwayat hipertensi," kata jaksa.

Jaksa akan membicarakan lebih jauh dengan dokter apakah perlu dilakukan perawatan untuk mantan Menteri Agama itu atau hanya cukup dengan obat-obatan.

Sementara itu, penasihat hukum Suryadharma, Johnson Panjaitan meminta kliennya dirawat secepat mungkin.

"Kami minta diagnosa secepat mungkin karena ini gangguannya ditulis jantung dan saraf," kata Johnson.

Suryadharma dijadwalkan mendengar tuntutan jaksa penuntut umum hari ini. Dia merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013.

Mantan Ketua Umum PPP itu didakwa menyalahgunakan wewenang selaku menteri agama dalam penyelenggaraan ibadah haji haji tahun 2010-2013.

Perbuatannya dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal saudi.

Dalam penyelenggaraan haji tersebut, Suryadharma menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tidak sesuai ketentuan dan memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan.

Suryadharma juga mengakomodir permintaan Komisi VIII DPR untuk memasukkan orang-orang tertentu supaya bisa naik haji gratis dan menjadi petugas PPIH Arab Saudi.

Tak hanya itu, dia juga memasukkan orang-orang dekatnya, termasuk keluarga, ajudan, pengawal pribadi, dan sopir terdakwa mau pun sopir istri terdakwa agar dapat menunaikan haji secara gratis.

Atas perbuatannya, Suryadharma disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.