Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Pembuktian Dugaan Direktur PTSP Batam Terlibat ISIS

Kompas.com - 09/11/2015, 06:32 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar pihak-pihak terkait yang menangani masalah terorisme membuktikan kebenaran atas dugaan bahwa Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Batam, DDW, terlibat gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). (Baca: BNPT Sebut Direktur Badan Pengusahaan Batam Terlibat ISIS)

"Laporan penjabat gubernur pada saya, sebagaimana hal itu (bergabung ISIS) memang ada. Namun, apa pun halnya, yang bersangkutan adalah pejabat otoritas, maka harus ada bukti-bukti kuat," ujar Tjahjo saat ditemui di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Minggu (8/11/2015).

Menurut Tjahjo, berdasarkan koordinasi yang dilakukannya dengan Kepala Polda Batam, Badan Intelijen Negara, dan perwakilan TNI di Batam, dalam perkembangannya tidak ada bukti-bukti yang secara terbuka menunjukkan keterlibatan DDW dengan kelompok radikal ISIS. Meski demikian, ada data intelijen yang membenarkan hal tersebut. (Baca: BNPT: ISIS Incar Birokrat Mapan)

Tjahjo juga telah berbicara dengan penjabat Gubernur Kepulauan Riau untuk meminta agar berkomunikasi dengan pihak terkait untuk melihat sejauh mana keterlibatan DDW dengan ISIS. Hal tersebut di antaranya mengenai mulai kapan ia bergabung dan siapa-siapa saja yang mengikutinya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi hal serupa terulang, Tjahjo mengatakan, berbagai perangkat daerah yang tergabung dalam forum komunikasi di tingkat kecamatan harus melakukan deteksi dini. Forum akan dipimpin oleh seorang camat yang beranggotakan kapolsek, kepala Koramil, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

"Gelas pecah pun harus bisa dideteksi. TNI/ Polri punya pengalaman. Nanti travel-travel juga kita deteksi, jangan-jangan perginya ibadah, tahu-tahu pulangnya sudah terkait ISIS," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigjen (Pol) Hamidin, Jumat (7/11/2015), di Tanjung Pinang, mengatakan, DDW sudah diidentifikasi sejak beberapa bulan lalu oleh petugas BNPT. Ia menyebutkan, saat ini DDW dan keluarganya sudah tidak berada di Indonesia. Mereka diduga sudah berada di Irak.

Menurut Hamidin, dugaan keterlibatan DDW dalam gerakan ISIS menunjukkan bahwa ISIS sudah masuk ke berbagai kalangan. Antara melaporkan, sejak sekitar empat bulan lalu, DDW tidak pernah lagi bekerja. Anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri telah memeriksa kediamannya, tetapi ia dan keluarganya tidak berada di rumah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com