Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Matangkan Paket Kebijakan Ekonomi Keenam

Kompas.com - 02/11/2015, 21:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerbitkan paket kebijakan ekonomi tahap VI. Saat ini paket kebijakan itu tengah dimatangkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Masih ada bbeberapa pendalaman yang harus dilakukan," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Dia menjelaskan, pendalaman akan dilakukan dalam satu kali lagi rapat terbatas untuk mematangkan paket itu. Pendalaman itu ada kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah dan penyesuian keputusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menuturkan bahwa paket kebijakan keenam yang akan diumumkan pemerintah akan menyinggung soal kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku belum dapat menyampaikan substansi paket kebijakan tersebut. Ia mengatakan bahwa diperlukan satu kali rapat lagi sebelum paket kebijakan itu disampaikan secara resmi.

"Nah, biarkan saya rapat sekali lagi, kalau enggak besok, Rabu pagi. Kalau nanti Presiden inginnya (diumumkan) Rabu sore, kita sudah siap," ungkap Darmin.

Pemerintah sudah menerbitkan lima paket kebijakan sebelumnya. Paket-paket kebijakan ini dikeluarkan untuk menggerakan perekonomian dalam negeri di tengah perlambatan yang terjadi akibat faktor global. Di dalam kelima paket kebijakan itu, pemerintah melakukan deregulasi terutama pemangkasan izin secara besar-besaran, memberikan insentif ke pelaku usaha, hingga penguatan daya beli masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com