Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-PKS: Pelindo II Saja Ada Pansus, apalagi Masalah Asap

Kompas.com - 26/10/2015, 17:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR mendukung dibentuknya panitia khusus (pansus) terkait bencana kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap.

Menurut PKS, masalah asap lebih penting daripada masalah dugaan penyimpangan di PT Pelindo II, yang telah ada pansus-nya.

"Pelindo saja ada pansus, apalagi masalah asap ini yang sudah mengorbankan rakyat banyak," kata Ketua F-PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).

PKS, lanjut Jazuli, sudah melakukan sejumlah aksi nyata untuk membantu masyarakat yang terdampak asap. (Baca: Survei: Mayoritas Publik di Daerah Terdampak Asap Tak Puas Kinerja Pemerintah)

Misalnya, semua anggota fraksi PKS telah menolak uang kenaikan tunjangan dan menggunakannya untuk membantu korban.

"Fraksi PKS jangankan pansusnya, uang kenaikan tunjangan juga sudah dikasih untuk masalah asap," ucap dia.

Jazuli melihat pemerintah sudah berupaya untuk menangani kebakaran hutan dan kabut asap. (Baca: Gerindra: Presiden Anggap Masalah Asap Kurang Penting)

Namun, upaya yang dilakukan pemerintah belum maksimal karena hingga kini asap belum juga teratasi.

Oleh karena itu, dia menilai pembentukan pansus ini bisa membantu dan menjadi dorongan bagi pemerintah agar bekerja lebih maksimal.

"Fraksi PKS bukan saja mendukung, melainkan juga menginisiasi pansus asap ini," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan, komisinya sedang menyiapkan pembentukan pansus asap. Pansus ini sudah disetujui oleh internal Komisi IV dan akan segera dikomunikasikan kepada komisi terkait lainnya. (Baca: Komisi IV Dorong Pembentukan Pansus Asap)

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya tak setuju dengan wacana pembentukan pansus. Dia meminta DPR untuk bersabar karena pemerintah kini tengah bekerja keras. (Baca: Menhut: Tak Perlu Pansus Asap, Beri Kami Kesempatan)

"Pada dasarnya, itu mekanisme internal di DPR. Tapi, kami rasa tidak perlu. Beri kami kesempatan karena usaha yang dilakukan terus berlangsung," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurut Siti, semua unsur pemerintah saat ini sudah melakukan upaya maksimal. Upaya water boombing hingga modifikasi cuaca untuk pemadaman kebakaran hutan terus dilakukan. Titik panas atau hotspot di berbagai daerah pun sudah banyak berkurang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com