Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Publik di Daerah Terdampak Asap Tak Puas Kinerja Pemerintah

Kompas.com - 26/10/2015, 16:06 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan lembaga Populi Center terkait satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan sebagian besar publik merasa tidak puas atas kinerja pemerintah.

Angka kepuasan terendah terdapat di daerah-daerah yang terdampak kabut asap.

"Persentase responden yang menyatakan tidak puas terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi-JK paling banyak di daerah yang terdampak kabut asap," ujar Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto, dalam pemaparan hasil survei di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Melalui data survei yang dipublikasikan Populi Center, sebanyak 35,6 persen publik di kawasan terdampak asap menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.

Sementara, sebanyak 60,8 persen responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. (baca: Gerindra: Presiden Anggap Masalah Asap Kurang Penting)

Adapun, di daerah yang tidak mengalami dampak kabut asap, tingkat kepuasan publik hanya sebesar 45,6 persen.

Sementara, sebanyak 50,8 persen menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. (baca: Menhut: Tak Perlu Pansus Asap, Beri Kami Kesempatan)

"Ini menunjukkan bahwa kabut asap yang belum terselesaikan membuat publik tidak puas terhadap kinerja pemerintahan," kata Nico.

Daerah yang dikategorikan sebagai daerah terdampak kabut asap, yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Bangka Belitung. Selain itu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Survei ini dilakukan Populi Center pada 15-22 Oktober 2015, melalui metode wawancara tatap muka 1.200 responden secara acak di 34 Provinsi seluruh Indonesia. (baca: Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi Merosot di Bawah Prabowo)

Adapun margin of error dalam penelitian ini sebesar 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com