JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Amerika Serikat. Padahal, kata dia, bencana asap di Indonesia saat ini masih belum teratasi.
"Presiden tidak menganggap masalah (asap) ini sebagai sesuatu yang penting. Presiden menganggap ini kurang penting," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Edhy mengakui, Presiden tidak harus selalu turun langsung ke lapangan atau berada di Indonesia dalam penanganan kebakaran hutan dan kabut asap. Sebab, sudah ada sistem instrumen di bawah Presiden yang tetap bekerja.
Namun, kata dia, Presiden seharusnya bisa menentukan mana yang prioritas dan yang tidak. (Baca: Ke AS, Jokowi Dinilai Tak Bertanggung Jawab atas Kondisi Dalam Negeri)
"Dalam kondisi begini Presiden ke luar negeri? Apa itu filosofi kepala negara? Padahal kan seharusnya ini bisa di-reschedule," ucap Ketua Komisi IV DPR itu.
Atas berlarut-larutnya masalah asap ini, lanjut dia, Komisi IV DPR kini tengah mendorong pembentukan panitia khusus. (Baca: Yusril: Di Tengah Bencana Asap, Jokowi Harusnya Malu Berkunjung ke AS)
Edhy mengatakan, seluruh pihak internal Komisi IV sudah setuju terhadap pembentukan pansus. Namun, pembentukan pansus asap ini masih harus dikomunikasikan dengan komisi terkait lainnya, seperti Komisi II, Komisi III, dan Komisi VIII DPR.
"Ini sudah 3 bulan, mau berjalan sampai 4 bulan. Kita tahu sudah ada upaya dari pemerintah, tetapi belum ada pengurangan. Kalau sejak awal ada upaya preventif, misalnya dari awal ditetapkan bencana nasional, ini tidak akan terjadi," ujar Edhy.
Presiden Jokowi sebelumnya berjanji akan tetap memantau kondisi Tanah Air, bahkan hingga per menitnya. (Baca: Selama di AS, Jokowi Janji Pantau Tanah Air hingga Menit Per Menit)
"Meski saya meninggalkan tanah air, akan terus memantau kondisi poitik, kondisi lapangan dari menit ke menit, jam ke jam, hari per hari," ujar Jokowi di kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (24/10/2015).
Salah satu yang tak akan lepas dari pantauan adalah kebakaran hutan dan lahan yang hingga saat ini belum padam, bahkan semakin meluas ke Sulawesi dan Papua.
Jokowi meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin pemadaman kebakaran sekaligus memantau penanganan dampaknya.
"Saya minta Wapres dan Menkopolhukam untuk mengambil kebijakan soal penanganan kebakaran hutan dan asap," ujar Jokowi.
Jokowi dan jajaran menterinya bertandang ke AS dari tanggal 25 hingga 29 Oktober 2015. (Baca: Apa Saja Agenda Presiden Jokowi Selama di AS?)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.