Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Makin Kencang Digoyang, Risma Makin Naik"

Kompas.com - 24/10/2015, 18:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya isu keterlibatan mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Pasar Turi, Surabaya dinilai bermuatan politik.

Dugaan ini diperkuat dengan perbedaan pernyataan antara pihak Kepolisian dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Itu artinya politis. Masak dua penegak hukum bisa beda pendapat," kata pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana di Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Sejak awal, menurut Tjipta, Risma kerap diganjal pihak tertentu agar langkahnya dalam mengikuti pencalonan kembali Wali Kota Surabaya tidak semulus rencananya.

Ia mengingatkan akan hampir batalnya Risma mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surabaya karena larangan calon tunggal dalam pilkada.

Sebelum larangan itu dianulir MK, Risma terancam menjadi calon tunggal karena tidak adanya pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk menantangnya.

"Risma dari dulu digoyang-goyang terus, kan hampir batal karena dia calon tunggal tapi untung putusan dari MK."

"Jadi keliatan sekali masih banyak kekuatan politik yang ingin mengagalkan Risma karena kalau Risma maju, 90 persen dia akan terpilih lagi sebagai walikota," kata Tjipta.

Terakhir, Risma dikait-kaitkan dengan kasus Pasar Turi, Surabaya. Ia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan tempat penampungan sementara untuk pedagang di Pasar Turi.

Informasi ini berawal dari pernyataan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jatim Romy Arizyanto yang mengatakan bahwa pihaknya telah menerima SPDP Nomor B/415/V/15/Reskrimum Polda Jatim.

Di dalam SPDP itu, kata Romy, hanya ada satu tersangka, yaitu Risma. Namun, status tersangka ini dibantah Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti. Menurut Badrodin, kasus itu sudah dihentikan karena tidak cukup alat bukti.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Komisaris Besar Wibowo menggelar jumpa pers dan mengatakan bahwa Polda Jatim tidak menetapkan Risma sebagai tersangka.

Terkait kasus ini, Tjipta yakin elektabilitas Risma tidak terganggu. Menurut dia, Risma justru akan semakin kuat jika terus digoyang isu miring.

"Makin kencang digoyang, Risma akan makin naik. Makin digoyang, masyarakat Surabaya makin mencintai, mantap dengan Risma," ujar Tjipta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com