Konsolidasi Politik Menjadi Tumpuan

Oleh: Yohan Wahyu

JAKARTA, KOMPAS - Stabilitas politik menjadi penopang utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam satu tahun terakhir ini. Upaya konsolidasi yang dilakukan relatif mampu membuat pemerintah mempertahankan performanya di hadapan publik, meskipun apresiasinya cenderung mengalami penurunan.

Turunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah boleh dikatakan merupakan fenomena umum karena hal ini juga terjadi dan dialami oleh pemerintahan sebelum Jokowi-Kalla. Di saat awal pemerintahan berdiri, ekspektasi dan apresiasi tinggi, tetapi dalam perjalanannya cenderung mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi pada rezim kali ini meskipun dengan derajat yang berbeda.

Derajat yang berbeda itu terekam dari hasil survei periodik yang dilakukan Litbang Kompas selama empat kali pada setiap triwulan pemerintahan. Pada pemerintahan sebelumnya, pergerakan apresiasi memang menurun secara konsisten pada satu tahun pertama pemerintahannya. Sebaliknya, pada pemerintahan Jokowi, penurunannya terjadi dengan cara "bergelombang". Hal ini terutama terlihat dalam survei ketiga atau tepat sembilan bulan pemerintahan pada Juli lalu. Survei tersebut merekam terjadinya rebound atau peningkatan apresiasi, padahal di survei sebelumnya terjadi penurunan.

Dari gelombang apresiasi dan tingkat kepuasan publik tersebut, ada satu hal yang relatif konsisten terjadi di empat survei periodik tersebut, yakni lebih tingginya tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah di bidang politik dibandingkan dengan tiga bidang lain, yakni penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kerja-kerja politik dari pemerintahan Jokowi-Kalla relatif dipandang publik masih terjaga dan mampu menjadi penopang secara umum performa pemerintah di muka publik, meskipun faktanya juga mengalami penurunan yang sama.

Tingkat kepuasan publik dari hasil survei satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla merekam bahwa angka kepuasan publik pada kinerja bidang politik mencapai 67,9 persen. Kepuasan ini menurun dibandingkan dengan survei sembilan bulan pemerintahan yang berada di angka 71 persen. Jika ditelusuri lebih lanjut, dari kinerja di bidang politik, kerja pemerintah dalam menjaga pluralitas bangsa menyumbang terjadinya penurunan apresiasi.

Pluralitas

Turunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik terlihat hampir semuanya berkaitan dengan penanganan konflik yang bersumber dari keberagaman dan pluralitas bangsa. Hal ini terkait dengan tiga indikator, yakni kinerja pemerintah dalam menghargai perbedaan, menjamin kebebasan berpendapat, serta penanganan konflik dan ancaman perpecahan bangsa. Ketiga indikator ini mengalami penurunan pada survei satu tahun pemerintahan ini.