Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Purnawirawan TNI-Polri Dukung Jokowi Tak Minta Maaf soal PKI

Kompas.com - 01/10/2015, 13:47 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Forum Komunikasi Persatuan Purnawirawan TNI-Polri Letjen TNI (Purn) Syaiful Sulun mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak akan ada permintaan maaf kepada PKI.

"Tidak perlu minta maaf. Dia (PKI) yang minta maaf sama kita," kata Syaiful Sulun dalam acara peringatan Kesaktian Pancasila di Jakarta, Kamis (1/10/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut Sulun, isu bahwa Presiden akan meminta maaf terhadap PKI digaungkan pihak-pihak penganut ideologi PKI gaya baru. Pihak-pihak itu berusaha memutarbalikkan fakta sejarah dan merusak pola pikir generasi muda.

"Mereka berteriak agar Presiden minta maaf. Yang jadi korban itu siapa, mereka memulai kudeta dengan membunuh jenderal kita, makanya rakyat waktu itu marah," tegas dia.

Sebelumnya beredar isu bahwa Presiden Jokowi akan meminta maaf kepada PKI dalam sebuah acara di Gelora Bung Karno Rabu 30 September 2015.

Jokowi menegaskan tidak akan meminta maaf pada keluarga PKI. Ia menampik rumor yang beredar mengenai rencana pemerintah yang akan meminta maaf pada keluarga PKI. (baca: Jokowi Yakin Pemberontakan seperti PKI Tak Akan Terjadi Lagi)

"Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf, sampai detik ini tidak ada pemikiran ke arah itu," ujarnya.

Jokowi meyakini peristiwa pemberontakan seperti yang dilakukan PKI tidak akan terulang di Indonesia. Meski demikian, ia tetap minta semua pihak mewaspadai munculnya pergerakan kelompok seperti itu.

"Jangan sampai ada kurang kewaspadaan, meski saya yakin tidak akan kejadian lagi, dan saya berharap peristiwa G30 S/PKI ini tidak akan terjadi lagi di bumi pertiwi kita," kata Jokowi.

Pada Rabu (30/9/2015), Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui identitas pelaku penyebar fitnah terhadap Presiden Jokowi. Ia menganggap penyebar fitnah itu sudah sangat meresahkan karena menyebut Jokowi akan meminta maaf pada keluarga PKI. (baca: Istana Sudah Tahu Dalang Penyebar Fitnah Jokowi soal PKI)

Pramono mengungkapkan, penyebar fitnah diketahui berkat kerja sama dengan Polri. Pelaku diduga menyebarkan pesan berantai pada Selasa (29/9/2015), yang menyebutkan adanya agenda pertemuan Jokowi dengan keluarga PKI serta Gerwani di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Saat ini, kata Pramono, belum ada langkah hukum yang akan dilakukan kepada penyebar fitnah tersebut. Langkah hukum baru akan dipertimbangkan jika penyebar fitnah tidak menghentikan perbuatannya. (baca: Identitas Penyebar Isu Jokowi Minta Maaf ke PKI Sudah di Tangan Polisi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com