Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembelian Sukhoi SU-35 untuk Tandingi Kekuatan Negara Tetangga

Kompas.com - 10/09/2015, 20:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Salim Mengga, menyatakan, pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia untuk mengimbangi kekuatan pertahanan udara nasional.

"Pembelian Sukhoi Su-35 untuk memperkuat pertahanan kita, untuk mengimbangai kekuatan angkatan udara negara-negara tetangga," kata Mengga, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Purnawirawan TNI AD itu menyebutkan, Malaysia sudah memesan pesawat tempur F-35 Lighting II buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat, atau Sukhoi Su-35. Begitu juga dengan Singapura dan Australia yang telah membeli F-35. Bahkan, Australia sudah datang sebanyak 58 unit F-35.

Yang masih misterius adalah proses pengadaan Sukhoi Su-35 itu oleh pemerintah, mulai dari pengumuman permintaan informasi kepada pabrikan, permintaan spesifikasi, proses tender, pengujian, hingga keputusan penentuan pemenang tender.

Saat Angkatan Udara India membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis, semua proses itu diungkap kepada publik dalam batas tertentu.

Kompetisi dibuka untuk semua pabrikan dengan cara yang jujur dan terukur, sampai akhirnya 178 unit Dassault Rafale dibeli India, dengan hanya 28 unit dibuat di Prancis dan sisanya di India sebagai bagian utama dari proses transfer teknologi.

Saat Sukhoi Su-27/30MKI dibeli Indonesia, Rusia melalui Rosoboronexport juga sempat menyatakan keinginannya untuk menerapkan transfer teknologi kepada Indonesia.

Namun sampai kini publik tidak mendapat informasi pasti tentang hal ini dari Rusia sebagai penjual pesawat tempur itu ataupun dari militer Indonesia sebagai operator.

"Kita harus tingkatkan pertahanan kita untuk mengantisipasi konfik di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Laut China Selatan," kata politisi Partai Demokrat itu.

Pembelian Sukhoi Su-35 asal Rusia itu dikarenakan tidak serumit saat membeli pesawat tempur dari Amerika Serikat.

"Kita cari arsenal yang resikonya rendah. Misalnya kita beli F-16, tapi dalam perjanjiannya kita tidak boleh digunakan untuk keamanan dalam negeri, terus untuk apa?" katanya.

"Jadi kita cari syaratnya yang ringan. Dengan Rusia tidak banyak resikonya. Kita pernah rasakan embargo, kita beli 25 unit, yang bisa dioperasikan hanya lima. Jangan kita ulangi lagi," kata Mengga.

Ia menambahkan, dengan diperkuatnya angkatan udara dengan mempunyai pesawat tempur Sukhoi Su-35, tentunya akan membuat negara lain akan memperhitungkan Indonesia.

"Kita harus waspada, kalau kita lemah, bahaya bagi NKRI," kata dia.

Mantan komandan Pusat Kavaleri TNI AD itu menyebutkan, pengurangan anggaran Kementerian Pertahanan akan berdampak besar bagi Indonsia.

"Ini sangat ironis anggaran pertahanan dikurangi. Saya kira penambahan anggaran harus diperjuangan untuk mencapai standar minimun agar bisa imbangi negara-negara tetangga. Kalau tidak, kita tidak akan berani dengan negara tetangga," sebutnya.

Oleh karena, kekuatan militer mutlak diperlukan meskipun Indonesia kuat dalam diplomasi.

"Kalau kita lelat, dalam waktu 10 tahun ke depan kita tertinggal dibanding negara lain, meskipun kuat diplomasi. Kekuatan militer mutlak buat kita, tidak bisa diabaikan," kata Mengga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com