Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diapresiasi, Saran SBY untuk Pemerintah adalah Tanda Perhatian

Kompas.com - 29/08/2015, 19:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta mengatakan, saran yang diberikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono menunjukkan adanya perhatian dari mantan Presiden RI kelima itu terhadap persoalan ekonomi Tanah Air.

Ia mengaskan, saran itu akan menjadi masukan dalam rapat pembahasan perbaikan ekonomi nantinya. "Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita semua memiliki kesamaan untuk membangun optimisme perekonomian kita untuk menjadi lebih baik," kata Arif dalam diskusi bertajuk Paket Mujarab Anti Lesu di Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Sementara itu, Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo mengatakan, perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah perlu menyadari, bahwa pelambatan ekonomi merupakan persoalan serius.

Ia mengingatkan, jangan sampai pasar beranggapan Presiden Joko Widodo tak menganggap persoalan yang terjadi bukan persoalan penting. "Ketika Presiden menganggap tidak ada persoalan, maka pasar akan menganggap bahwa Presiden tidak akan melalukan apapun untuk memperbaiki keadaan," ujar dia.

Sebelumnya, SBY memberikan enam rekomendasi kepada Pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Pertama, SBY meminta Pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak terus menurun. Ia mengaku khawatir jika penurunan pertumbuhan ekonomi sampai di bawah 4 persen karena dapat membawa dampak luar biasa untuk seluruh lapisan masyarakat.

Menurut SBY, jika pertumbuhan ekonomi sampai di bawah 4 persen, itu akan memicu PHK, peningkatan pengangguran, dan kemiskinan. "Pastikan rakyat bisa beli kebutuhan rumah tangga. Tidak salah bantu rakyat dengan kucurkan APBN. Kalau investasi sedang berhenti, bikin sesuatu agar investasi jalan kembali. Kalau dunia usaha lesu, kasih insentif. Pastikan ada stimulus, ada ekspansi," ujar SBY.

Kedua, SBY meminta Pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia berharap Pemerintah membuat terobosan untuk mengembalikan harga kebutuhan pokok dalam angka yang wajar dan memastikan stoknya tersedia.

Ketiga, SBY menyarankan Pemerintah memberi insentif kepada pelaku usaha. Usulan ini ia yakini mampu meringankan beban pengusaha swasta dan meminimalisasi terjadinya PHK secara masif.

Keempat, SBY berharap Pemerintah membuat terobosan untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak tembus Rp 15.000 per dollar AS. SBY menilai penurunan nilai tukar rupiah akan memberikan dampak psikologis yang luar biasa jika melampaui batas kewajaran tersebut.

Lalu, kelima, SBY meminta Pemerintah dengan cermat menggunakan ruang fiskal. Nominal APBN harus dibuat dengan pas. "Saya kira Pemerintah sudah mengerti. Pastikan fiskal di tangan pemerintah, realistik, tepat sasaran, targetnya jelas. Jangan sampai tidak pas penerimaan dan pembelanjaan," ujar SBY.

Kemudian, yang keenam, SBY berharap Pemerintah dapat menjaga kepercayaan publik meski ekonomi sedang bergejolak. Ia mendorong agar Pemerintah terbuka, mengakui terjadinya masalah, menentukan solusi, dan bertindak nyata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com