Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yuddy: Pegawai Masih Cuti, Jangan Kaget Kantor Pemerintahan Kosong

Kompas.com - 22/07/2015, 18:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukannya pada hari ini, Rabu (22/7/2015), sejumlah kantor pemerintahan terlihat kosong meski libur Lebaran telah berakhir. Namun, kata dia, kosongnya kantor itu bukan karena para pegawainya membolos, melainkan banyak yang mengajukan cuti.

Yuddy mencontohkan, salah satu kantor pemerintahan yang kosong adalah Lembaga Administrasi Negara. Saat sidak ke kantor itu, 50 persen pegawainya masih cuti,

"Jadi jangan kaget kalau ke kantor-kantor kosong, bukan bolos, bisa jadi mereka cuti. Cuti itu hak pegawai yang penting cuti pegawai jangan sampai ganggu pelayanan publik," ujar Yuddy, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Meski masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang belum beraktivitas normal, menurut Yuddy, hingga kini belum ada laporan pelayanan publik yang terganggu. Bagi pegawai yang ketahuan bolos, mereka akan mendapatkan sanksi ringan hingga sedang.

"Kalau bolosnya mengganggu pelayanan publik bisa jadi sangat serius, bisa berat. Tapi kalau bolosnya karena memang masalah transportasi, masalah emergency bisa dimaklumi tetapi tetap dicatatkan tetap berimbas pada kenaikan pangkatnya," kata Yuddy.

Pada hari ini, seluruh PNS wajib masuk kerja seperti biasa karena masa cuti bersama selama tujuh hari untuk merayakan Lebaran sudah habis. Yuddy melakukan inspeksi mendadak mulai dari kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, hingga Lembaga Administrasi Negara.

Dia menyebutkan, di Kementerian PAN, sebanyak 32,4 persen pegawai masih cuti, sementara Pemprov DKI Jakarta hanya 5 persen pegawai yang cuti untuk bidang pelayanan publik. Yuddy menganggap Pemprov DKI Jakarta bisa menjadi barometer skala nasional. Dia berharap agar pemerintah daerah lainnya mencontoh Pemprov DKI Jakarta.

"Kami meminta sekretaris Menteri PAN dan juga deputi reformasi birokrasi pengawasan untuk melakukan komunikasi dengan para gubernur seluruh Indonesia memastikan aktivitas masing-masing gubernur dan mengecek pegawai-pegawainya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com