Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Yang Menolak Dana Aspirasi Silahkan, Lihat Nanti di Pemilu 2019..."

Kompas.com - 20/06/2015, 10:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar Misbakhun tidak mempersoalkan jika ada fraksi yang menolak usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai 'dana aspirasi'.

"Yang menolak dana aspirasi silakan, misal Nasdem mau menolak ya silahkan," ujar Misbakhun dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).

Eks politisi PKS tersebut mengatakan, fraksi yang menolak usulan tersebut akan mendapat imbas negatifnya pada saat pemilihan umum 2019 yang akan datang. Dia yakin partai yang menolak tak akan tergerus suaranya.

"Lihat nanti saja di pemilu 2019, siapa yang suaranya tergerus, siapa yang tidak lagi dapat kepercayaan rakyat," lanjut dia.

Diketahui, usulan soal dana aspirasi adalah inisiator anggota DPR RI. Namun, pada proses selanjutnya, dua fraksi, yakni Nasdem dan Hanura menolak rencana usulan tersebut.

Misbakhun menegaskan bahwa dana aspirasi merupakan salah satu cara agar para wakil rakyat benar-benar dapat menyerap aspirasi di akar rumput dan mengimplementasikannya ke dalam sebuah kebijakan.

Misbakhun meyakini tak ada penyelewengan dana aspirasi oleh anggota DPR. Sebab, dana langsung masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diteruskan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Tak ada sama sekali dana yang dipegang DPR. Anggota DPR hanya terima usulan proposal masyarakat, direkap anggota dan disampaikan ke pemerintah lwat mekanisme penyusunan APBN yang ada," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com