Grace Natalie: Saya Harap Pansel KPK Dilihat Kinerjanya, Tak Lagi soal Gender

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menyambut baik pilihan Presiden Joko Widodo dengan membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang beranggotakan sembilan perempuan. Menurut dia, masalah gender tidak menjadi batasan bagi pansel untuk menyeleksi calon-calon komisioner KPK.

"Saya harap publik melihat pansel dari kinerja mereka, tidak lagi soal gender," ujar Grace dalam diskusi bersama Smart FM di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Grace mengatakan, latar belakang anggota Pansel KPK kini lebih beragam karena berasal dari berbagai disiplin ilmu. Keberagaman keahlian tersebut menjadi modal bagi Pansel KPK untuk memilih komisioner yang kredibel tidak hanya bidang hukum, tetapi juga menguasai berbagai bidang.

"Dari segi substansi, tidak diragukan lagi mereka ahli di bidang masing-masing," kata Grace.

Grace menilai masyarakat seolah memiliki keterikatan dengan Pansel KPK sejak awal dibentuk, dilihat dari banyaknya respons positif di media sosial. Melihat respons tersebut, Grace berharap Pansel KPK juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat mengenai calon-calon pimpinan KPK.

"Keterikatan publik yang besar akan menjaga pergerakan Pansel. Saya harap Pansel bisa lebih sensitif apa yang diinginkan masyarakat," kata Grace.

Presiden Jokowi menunjuk sembilan orang dari berbagai disiplin ilmu yang masuk dalam Pansel KPK. Selain mayoritas diisi oleh orang yang berlatar belakang pemerintahan serta akademisi, semua anggota Pansel itu adalah perempuan. Mereka akan bekerja mencari pimpinan KPK terbaik untuk menggantikan posisi pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2015.

Pansel ini terdiri atas Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter), Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara), Harkristuti Harkrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham), Betti S Alisjahbana (ahli IT dan manajemen), dan Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang). Selain itu, ada Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas), dan Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).