Dugaan Korupsi Kondensat, Polisi Periksa Pejabat SKK Migas dan Kemenkeu

"Komposisinya, dua orang pejabat PT TPPI, tiga dari pejabat SKK Migas dan satu orang pejabat Kementerian Keuangan," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak ketika dihubungi Kompas.com, Selasa pagi.

Victor enggan menyebutkan identitas para saksi. Menurut dia, tidak ada kewajiban bagi polisi untuk mengungkapkan identitas saksi. Victor mengatakan, keenam orang tersebut belum menjalani pemeriksaan sebelumnya. (Baca: Kasus Dugaan Korupsi PT TPPI-SKK Migas Pernah Diusut KPK)

Pemeriksaan atas enam orang itu, lanjut Victor, merupakan pengembangan dari pemeriksaan lima saksi sekaligus penyitaan sejumlah dokumen, beberapa waktu lalu. Dari para saksi ini, penyidik ingin mengorek tugas pokok fungsi sekaligus wewenang para saksi di institusinya masing-masing. Penyidik juga akan menelisik syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi di dalam sebuah proses penjualan kondensat.

"Kami juga mau mengonfirmasi dokumen yang kami temukan beberapa waktu lalu ke para saksi. Kami mau tanya, apakah prosesnya benar demikian atau bagaimana," lanjut Victor.

Dari pemeriksaan saksi-saksi ini, penyidik juga ingin menelisik dugaan keterlibatan pihak lain selain tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami harus mencari kemungkinan tersangka lebih dari tiga orang. Caranya lewat informasi saksi. Yang jelas, kami tidak mau hanya diam di tiga tersangka itu saja. Kami harus mengembangkannya terus agar kasus ini bisa terungkap," kata Victor.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Tipideksus Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus ini diduga melibatkan pejabat PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama dan pejabat dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Ada tiga tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini yakni HW, RP dan DH. Tahun 2009, SKK Migas melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI. Prosesnya dinilai tidak melalui ketentuan yakni Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Konsensat Bagian Negara. Tindakan itu melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.