Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Satgas Antikorupsi Dibentuk untuk Percepat Proses Penyidikan

Kompas.com - 07/05/2015, 15:07 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis


KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menyebutkan bahwa pembentukan satuan tugas (Satgas) antikorupsi antara tiga lembaga, yakni Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertujuan untuk mempercepat proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Badrodin saat menjawab pertanyaan terkait pentingnya pembentukan satgas tersebut di Lanud El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (7/5/2015) siang.

Selain itu, lanjut Haiti, tujuan lainnya adalah adanya keterpaduan dan efektifitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan bersinergi satu sama lain untuk bisa memberantas korupsi secara bersama-sama pula. Jika dirasa membawa dampak yang bagus maka akan diperkuat dan dilanjutkan. Tetapi bila dalam perjalanannya nanti tidak optimal, maka akan dilakukan evaluasi.

“Setiap lembaga punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga kelebihan itulah yang kita ingin manfaatkan, misalnya Polri itu punya penyidik sampai ke daerah-daerah sedangkan KPK tidak. Begitu juga KPK mempunyai kewenangan yang lebih dari pada Polri seperti penyadapan yang dilakukan lebih leluasa. Begitupun dengan kejaksaan yang bisa bergabung sehingga berkas-berkas yang diselesaikan oleh penyidik sehingga tidak bolak balik dari penyidik ke penuntut,” ungkap Haiti.

Haiti pun berharap dengan dibentuknya satgas antikorupsi ini, target utama yakni semua penanganan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan semua pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Nasional
Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Nasional
25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

Nasional
Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com