Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ingin Parpol Ikut Pecah, Demokrat Bali Ingin SBY Kembali Jadi Ketum

Kompas.com - 27/03/2015, 10:47 WIB


DENPASAR, KOMPAS.com
- Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, menyatakan pihaknya dengan suara bulat mendukung Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali menjadi kandidat ketua umum pada Kongres III Partai Demokrat di Surabaya, Mei 2015.

"Secara bulat kami dari Bali mendukung pencalonan kembali bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum PD periode 2015-2020," katanya di Denpasar, Jumat (27/3/2015), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, pertimbangan kembali mengusung SBY sebagai Ketua Umum PD lima tahun ke depan karena sosok SBY telah sukses menjadi Presiden RI selama 10 tahun. (baca: Pendiri Demokrat Minta SBY Tak Maju Jadi Calon Ketum)

"Sosok SBY telah sukses memimpin bangsa Indonesia selama dua periode sebagai Presiden. Selain itu kami berpandangan figur SBY layak kembali menjadi Ketua Umum PD di tengah situasi politik saat ini," ucap politikus asal Kabupaten Jembrana itu.

Menurut dia, di tengah situasi perpolitikan di Tanah Air, di mana sejumlah partai politik mengalami degradasi dan perpecahan, maka untuk memimpin sebuah parpol diperlukan figur dan tokoh yang teruji keberhasilannya, yakni SBY. (baca: Survei: Tanpa SBY, Ibas dan Marzuki Paling Didukung Publik Jadi Ketum Demokrat)

"SBY kami nilai paling layak untuk memimpun PD ke depan. Beliau adalah tokoh perekat dan pemersatu di tengah-tengah riak politik," katanya.

Mudarta menambahkan, pada Kongres III Partai Demokrat mendatang, delegasi Bali memiliki 11 suara, yakni dua suara dari DPD dan sembilan suara dari DPD Kabupaten dan Kota se-Bali.

"Jadi dari hasil rapat dengan DPD Partai Demokrat se-Bali sudah bulat mendukung pak SBY," pungkasnya. (baca: Syarief Hasan Pastikan DPD Solid Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com