Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendiri Demokrat Minta SBY Tak Maju Jadi Calon Ketum

Kompas.com - 13/03/2015, 16:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat meminta Susilo Bambang Yudhoyono tidak kembali bersaing untuk memperebutkan kursi ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat yang akan digelar pada Mei 2015. Ketokohan dan pengamalan SBY dianggap lebih pantas dengan jabatan pembina Partai Demokrat.

Pembina FKPD, Eti Mangduapessy, mengatakan, SBY tidak perlu lagi turun kelas dengan ikut berkompetisi dalam bursa pemilihan calon ketua umum periode 2015-2020. Ia berharap SBY dapat memahami hal itu dan memberikan kesempatan pada kader lain untuk berkompetisi secara demokratis.

"Bukan level beliau untuk bertanding, jangan lagi ikut berkompetisi dalam bursa calon ketua umum," kata Eti Mangduapessy, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (13/3/2015). (Baca: Amir Syamsuddin: Sudah Benar Jika SBY Jadi Ketum Demokrat Lagi)

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum FKPD Partai Demokrat Ventje Rumangkang menuturkan, ia bersama para pendiri yang lain hanya ingin mengembalikan Demokrat pada cita-cita awalnya. Ia membantah jika usulan pihaknya dianggap sebagai langkah untuk menguasai partai.

"Kami ingin Demokrat kembali pada cita-cita luhur para pendiri karena Demokrat kini mengalami kemerosotan. Kami tidak ingin menguasai Demokrat," ucap Ventje. (Baca: Ada yang Usulkan Ibas Jadi Ketum Demokrat)

Sementara itu, Pembina Utama FKPD Partai Demokrat Ahmad Mubarak meyakini SBY akan menerima permintaan FKPD dengan legawa. Ia menilai SBY sebagai tokoh paling demokratis yang mampu menerima masukan secara bijak dan telah terbukti ketika menjadi Presiden RI selama dua periode.

"Kami percaya Pak SBY pasti demokratis. Beliau diakui sebagai tokoh demokrasi, jadi saya kira tidak perlu lagi bersaing hanya untuk menjadi ketua umum," pungkas Mubarak. (Baca: Survei: Tanpa SBY, Ibas dan Marzuki Paling Didukung Publik Jadi Ketum Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com