SERANG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar urabaya, M Rommahurmuziy, mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada seluruh kader PPP di DPR yang tetap mengajukan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Menurut dia, PPP menolak keras pengajuan hak angket tersebut.
"Kami akan memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh anggota dewan PPP yang tercatat membubuhkan tanda tangan dan ini akan kami lakukan tanpa kecuali, termasuk mau Pak Dimyati (Dimyati Natakusumah, Sekjen DPP PPP kubu Djan Faridz) atau siapa pun juga," kata Rommy, saat dijumpai di sela Rakornas PPP, di Serang, Banten, Selasa (17/3/2015).
Sebelumnya, pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket untuk Menkumham. (baca: Golkar Kubu Aburizal Berencana Gunakan Hak Angket ke Menkumham)
Wacana pengajuan angket muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar. (baca: Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter Akui Golkar Kubu Agung).
Namun, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboebakar Al-Habsy wacana itu belum dibahas di dalam koalisi.
"Diomongin saja belum, gimana sih. Ini kan baru wacana dialog-dialog. Bambang Soesatyo ngomong, ini ngomong. Baru wacana, ntar kita duduk lagi," ujar Aboebakar di Jakarta, Sabtu (14/3/2015).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
