"Jangan Anggap Parpol Binatang Jalang!"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ide pembiayaan partai politik oleh negara dianggap penting untuk dimatangkan agar partai politik tidak mencari uang dengan jalannya sendiri. Sebagai organisasi yang diamanatkan untuk mereproduksi calon-calon pemimpin bangsa, pembiayaan partai politik dinilai perlu dipikirkan oleh pemerintah.

"Ide membiayai parpol itu penting dipikirkan. Jangan anggap parpol itu binatang jalang sehingga tidak perlu dipikirkan! Padahal, parpol ini yang mereproduksi pemimpin NKRI dalam lima tahun walaupun memang masih ada problem di situ (parpol)," kata ahli hukum tata negara Universitas Hasannuddin, Irman Putra Sidin, dalam diskusi yang digelar Founding Father's House di Jakarta, Senin (16/3/2015).

Menurut dia, selama ini partai politik dibiarkan begitu saja menghimpun dana dengan caranya sendiri. Dengan demikian, muncullah berbagai masalah terkait pendanaan parpol yang tidak bersih.

Untuk menjalankan organisasi, kata dia, parpol kerap menjalin relasi dengan para kapitalis atau pemilik modal. Oleh karena itu, menurut Irman, tak bisa dimungkiri bahwa pejabat dari kalangan parpol nantinya didukung kepentingan kapitalis selama memerintah.

"Dibiarkan cari uang dengan caranya sendiri. Mereka berlomba-lomba cari kekuasaan, mencari relasi dengan kapitalis, maka setelah berkuasa, kekuasaan ini bersenggama dengan kapitalis," kata Irman.

Atas dasar ini, Irman sependapat dengan wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar negara menganggarkan Rp 1 triliun per tahun untuk pembiayaan partai politik. Menurut dia, angka Rp 1 triliun per tahun tergolong kecil jika dibagi-bagi untuk sejumlah partai politik.

"Daripada partai politik sibuk cari duit untuk dirinya sendiri, mari kita pikirkan Rp 1 triliun buat parpol. Anggaplah 10 parpol, memang akan banyak kalau dibandingkan dengan uang di kantong kita masing-masing. Tapi kalau kita bandingkan dengan uang kita setahun, itu kecil sekali itu," tutur dia.

Menurut Irman, pembiayaan parpol ini bisa menekan angka tindak pidana korupsi yang dilakukan politikus. Dengan demikian, lanjut dia, kebocoran anggaran negara pun bisa ditekan. Irman juga mengingatkan akan pentingnya parpol bagi kehidupan bernegara.

Menurut dia, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah selama ini berawal dari ruang-ruang parpol. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah untuk menyehatkan parpol, salah satunya melalui pendanaan partai politik. Jika tidak diperbaiki, kata Irman, sentimen negatif masyarakat terhadap parpol akan semakin meluas.

"Sekarang orang benci DPR/DPRD, padahal dia sendiri yang memilih. Dia lebih suka kepala daerah yang marah-marah daripada DPRD yang melakukan pengawasan. Mungkin yang membuat benci karena parpolnya. Institusi pemusyawaratan perwakilan dianggap tidak ada harganya," ucap dia.

Bukan hanya itu, lanjut Irman, permasalahan terkait parpol ini dikhawatirkan menjalar atau menginfeksi lembaga-lembaga negara lainnya sehingga masyarakat semakin tidak percaya. Bukan hanya legislatif, menurut dia, sentimen terhadap parpol juga menjalar hingga ke institusi kepresidenan.

"Dalam institusi kepresidenan, betapa besarnya kepercayaan rakyat kepada presiden, tetapi dalam penyusunan kabinetnya enggak bisa presiden ngapa-ngapain. Ada persenggamaan antara kapitalis dengan politik. Hal ini karena kita tak pernah pikirkan bisa biayai parpol," ujar Irman.