KPK Jangan Bikin Kasus "Dana Siluman" APBD DKI Bernasib seperti Kasus BG

"Harusnya KPK bisa unjuk gigi melawan parpol-parpol besar dengan membongkar kasus dana siluman di DKI Jakarta. Apalagi di tengah keraguan publik terhadap komitmen pembernatasan korupsi di tangan Ruki Cs," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, di Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Ray menilai, ada kekhawatiran dan kecemasan terhadap masa depan KPK di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki. Langkah KPK yang melimpahkan kasus Budi Gunawan ke kejaksaan,dianggapnya sebagai kemunduran.

"Pelimpahan yang dilakukan KPK itu memberi kesan bahwa KPK yang sekarang sedang menghindar dari penyelidikan kasus-kasus besar, apalagi jika hal itu berhubungan dengan partai politik," kata Ray.

Ia yakin, dalam kasus "dana siluman" APBD DKI, melibatkan partai politik. Jika kasus tersebut "bernasib" sama seperti kasus Budi Gunawan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, menurut dia, KPK terbukti tidak berdaya melawan parpol-parpol yang saat ini berkuasa.

"Walau Nasdem kemarin menarik diri, tapi bisa dibayangkan. KPK akan berhubungan lagi dengan partai-partai besar. Sikap Ruki cs menujukkan jika KPK takut dengan kekuatan itu," kata Ray.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah melaporkan anggaran siluman di DPRD DKI tersebut kepada KPK. Dia menilai ada penggelembungan anggaran pengadaan perangkat penyedia daya listrik ( uninterruptible power supply) pada RAPBD 2015. Namun belakangan, pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku mendengar informasi bahwa pelaporannya ke KPK akan diambil Kejaksaan Agung. Pihak Kejaksaan Agung membantah, dan menyatakan tidak pernah berencana mengambil alih pelaporan tersebut.