"Tak Fokus, Akhirnya sebagai Babinsa dan Penyuluh Pertanian Tidak Profesional..."

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Anggota komisi IV DPR-RI Hermanto meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang kebijakan melibatkan bintara pembina desa (Babinsa) sebagai penyuluh pertanian. Selain tidak berkompeten, kata dia, pelibatan tersebut akan menjauhkan Babinsa dari tugas yang sesungguhnya.

Menurut alumnus program doktor Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, untuk mewujudkan dan mempertahankan swasembada pangan menuntut kesungguhan dari semua pemangku kepentingan termasuk penyuluh pertanian.

"Kalau Babinsa ditunjuk sebagai penyuluh pertanian, maka ia juga dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam profesi tersebut. Jika Babinsa bersungguh-sungguh dalam profesi itu, maka sangat mungkin tugas utamanya sebagai pembina desa akan terabaikan," kata Hermanto dalam keterangan pers, Senin (19/1/2015) malam, seperti dikutip Antara.

Menurut Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008, terangnya, seorang Babinsa berkewajiban melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk atasannya, yaitu komandan Komando Rayon Militer (Koramil).

Tugas pokok Babinsa mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya. Data yang dikumpulkan meliputi banyak aspek antara lain sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan infrastruktur di wilayah binaannya.

Tugas yang ada saja, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, demikian berat. Belum tentu semua tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik.

"Masih banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat merupakan indikator bahwa tugas Babinsa belum dijalankan secara optimal. Adanya konflik menunjukkan bahwa mereka belum optimal dalam mengelola data masyarakat untuk kepentingan antisipasi konflik." tuturnya.

Bila ditambah dengan tugas baru sebagai penyuluh pertanian, lanjutnya, mereka akan semakin tidak fokus dengan tugas intinya.

"Akhirnya, sebagai babinsa tidak profesional dan sebagai penyuluh pertanian juga tidak profesional," ujarnya.

"Apakah Presiden mau aparat negara tidak profesional," tambah anggota Komisi IV DPR-RI yang juga membidangi pertanian itu.

Untuk mencukupi kekurangan sebanyak 20 ribu penyuluh pertanian, dia menyarankan, angkat lagi saja para tenaga bantu penyuluh pertanian yang ada.

"Mereka itu sudah berpengalaman bertahun-tahun sebagai penyuluh. Kalau masih ada kekurangan, tinggal meningkatkan kemampuan mereka dengan pendidikan dan pelatihan," pungkas Hermanto.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan, keberadaan Babinsa untuk menutup kekurangan tenaga penyuluh tidak perlu ditanyakan lagi. Babinsa akan membantu pekerjaan petani di lapangan, seperti melihat apakah irigasi sudah benar dan tepat waktu. (baca: Mentan: Jangan Tanya Lagi Kenapa Ada Babinsa!)