Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sabtu Pagi, SmartFM Gelar Diskusi terkait Penghentian Kurikulum 2013

Kompas.com - 12/12/2014, 22:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - SmartFM dan Populi Center akan mengadakan diskusi mengenai perdebatan terkait penerapan dan penghentian Kurikulum 2013. Isu ini menimbulkan perdebatan ketika Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan kurikulum yang disusun oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, Muhammad Nuh.

Muhammad Nuh kemudian melancarkan kritik kepada Anies. Menurut dia, kebijakan Anies yang menghentikan Kurikulum 2013 merupakan langkah mundur. Karena Nuh menyebut tidak ada masalah substansial di Kurikulum 2013. Kritik pun muncul dari PGRI, yang menyesalkan penghentian Kurikulum 2013 di saat semester sedang berjalan.

Diskusi ini akan dihadiri sejumlah pembicara, termasuk Menteri Anies Baswedan. Selain Anies, hadir pula pembicara lain, seperti Anggota Komisi X DPR Teguh Juwarno, Retno Listiyarto dari Federasi Serikat Guru Indonesia, Nico Harjanto dari Populi Center. Diskusi akan dipandu oleh Ichsan Loulembah.

Acara ini akan diselenggarakan Sabtu (13/12/2014) pagi di Gado-gado Boplo, Mentengm Jakarta Pusat, dari pukul 09.00 hingga 11.00 Wib. Adapun tema yang digunakan dalam diskusi ini adalah "Mencari Kurikulum yang Maksimum".

Acara tersebut juga dapat dinikmati di SMART FM 95,9 serta jaringannya di 95.9, Manado 101.2, Makasar 101.1,  Banjarmasin 101.1, Balikpapan 97.8, Surabaya 88.9, Palembang 101.8, Medan 101.8. Selain itu juga dapat dinikmat via streaming radiosmartfm.com dan menggunakan aplikasi SmartFM yang tersedia di Blackberry dan Android.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com