JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Hukum dan HAM telah menerima berkas struktur kepengurusan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX di Bali. Konflik yang terjadi di tubuh Partai Golkar membuat Kemenkumham harus menangani berkas kepengurusan itu secara khusus. Oleh karena itu, tim khusus dibentuk untuk meneliti laporan tersebut.
"Saat ini sedang ada riak-riak di Golkar, maka saya terpaksa harus membentuk tim khusus," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Yasonna mengatakan, tim tersebut akan berisi pegawai kemenkumham. Namun, ia enggan menyebutkan siapa saja yang akan tergabung dalam tim tersebut.
Yasonna menambahkan, berkas berisi hasil Munas Golkar di Bali, diserahkan langsung oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie kepada dirinya pagi. Ikut hadir Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, Ketua Harian DPP Partai Golkar MS Hidayat, serta tiga Wakil Ketua Umum yaitu Nurdin Halid, Ade Komarudin, dan Syarief Cicip Sutardjo.
"Berkas sudah saya terima langsung dari Pak Ical (Aburizal Bakrie)," ujar Yasonna
Dalam laporan yang telah dinotariskan itu tertera susunan pengurus dan hasil Munas Bali yang berkaitan dengan rencana program kerja Golkar periode 2014-2019. (baca: Ini Susunan Pengurus DPP Golkar 2014-2019)
Selain itu, dilampirkan juga laporan mengenai jumlah peserta dan surat dukungan dari ketua dan sekretaris DPD I/II Partai Golkar se-Indonesia kepada Aburizal.
Sementara itu, kubu Agung Laksono juga menggelar Munas tandingan di Jakarta. Hasilnya, menetapkan Agung sebagai ketua umum.
Munas tandingan tersebut dipercepat untuk mengantisipasi langkah kubu Aburizal mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkumham. (baca: Dua Kubu Golkar Adu Cepat Lapor Kepengurusan Partai ke Kemenkumham)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
