Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Reformasi Penyelenggaraan Haji Tetap Berjalan

Kompas.com - 26/11/2014, 16:04 WIB


BANJARMASIN, KOMPAS.com
- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, reformasi haji tetap berjalan meski penyelenggaraan haji 2014 baru saja usai.

"Kita akan tetap melakukan reformasi haji dalam bidang pendaftaran dan pelunasan biaya haji, penyelenggaraan persiapan haji di dalam negeri dan peningkatan kualitas layanan haji di Tanah Suci," kata Lukman di Banjarmasin, seusai silaturahim dengan para tokoh agama, ulama dan masyarakat Kalimantan Selatan, di Asrama Haji Banjarmasin, Rabu (26/11/2014), seperti dikutip Antara.

Hadir pada kesempatan itu Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Ketua MUI Kalsel H. Ahmad Maki, Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Prof Dede Rosada, Rektor IAIN Antasari Prof Dr Fauzi Aseri MA, Kepala Biro AUK IAIN Antasari Banjarmasin Sofian Nur, Kanwil Kemenag setempat Muhammad Tamrin, Ketua Dewan Masjid Kalsel H Gusti Rusdi Effendi, para ulama dan tokoh masyarakat.

Di hadapan para ulama, Lukman mengatakan, reformasi haji juga mencakup aspek transparansi. Sebab, publik ingin tahun sekecil apa pun dana yang disetorkan kepada Kementerian Agama. Ke depan, lanjut dia, tak ada lagi dana yang disetor saat pendaftaran atas nama menteri agama, tetapi atas nama pribadi.

Karena itu, jika dana dari yang bersangkutan mengendap di bank penerima setoran haji, maka dana optimalisasi berupa bunga harus diterima kepada orang bersangkutan.

"Asas transparansi kan pada prinsipnya harus berkeadilan," kata politisi PPP itu.

Ia mengaku akan memperjuangkan agar kuota haji dapat ditambah dari kuota dasar sebanyak 211 ribu mengingat jumlah umat Islam kini makin banyak, mencapai 240 juta jiwa. Antrean untuk pergi haji makin panjang dan lama, bisa mencapai 25 tahun menunggu.

Terkait kondisi, pihaknya akan merombak dan memperbaiki seluruh penggunaan Informasi Teknologi atau IT, yang dikenal di Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai Siskohat (Sistem Komputerisasi Terpadu).

"Kita akan sempurnakan sehingga publik bisa membuka kapan bisa berangkat haji. Kapan pula harus melunasi," ucap Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com