Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Kepala BPPT: Tidak Logis kalau Server E-KTP Ada di India

Kompas.com - 17/11/2014, 18:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Mantan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Iskandar mengatakan, tidak logis jika server kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP berada di luar negeri. Menurut Marzan, tim yang menangani e-KTP pasti mempertimbangkan aspek keamanan serta kedaulatan data kependudukan.

"Enggak logis jika servernya di India. Enggak mungkin," ujar Marzan, saat dihubungi, Senin (17/11/2014).

Saat program e-KTP diluncurkan pada 2010, Marzan menjabat sebagai kepala BPPT. Menurut dia, server e-KTP berada di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat.

Adapun sistem recovery server e-KTP berada di Batam. "Jadi, ini enggak ada kaitannya kalau itu dapat diakses oleh pihak asing," lanjut dia.

Lagi pula, lanjut Marzan, proses pembuatan e-KTP melibatkan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) karena ide awal proyek tersebut termasuk jaminan soal kemandirian. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memutuskan untuk menghentikan sementara penerbitan e-KTP hingga Januari 2015. Selama beberapa bulan ke depan, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pembenahan sistem setelah menemukan adanya persoalan dalam proyek e-KTP ini. Selain adanya dugaan korupsi di dalam proses e-KTP serta adanya e-KTP palsu, pihaknya juga menemukan bahwa server e-KTP berada di India sehingga rentan diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmaji membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut bahwa server KTP elektronik atau e-KTP berada di India.

"Server ada di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta. Bisa dicek. Server yang di luar negeri itu enggak ada," ujar Dodi saat dihubungi, Senin (17/11/2014).

Dodi menyebut publik salah menangkap isi pernyataan Tjahjo. Menurut Dodi, yang ada di luar negeri, seperti yang dikatakan Tjahjo, adalah temuan e-KTP palsu, bukan server.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com